Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam forum parlemen perempuan Inter-Parliamentary Union (IPU).

Puan juga menyinggung soal kepemimpinan perempuan dalam menangani pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat membuka Forum of Women Parliamentarians yang digelar di sela-sela 144th IPU Assembly & Related Meetings di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).

"Selamat datang di Indonesia. Pertemuan ini diadakan tepat pada saat dunia tengah dilanda berbagai tantangan yang berpengaruh bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan," kata Puan.

Puan menyatakan saat ini dunia tengah dilanda berbagai tantangan, mulai dari pandemi Covid-19, ancaman ketegangan politik, dan peningkatan dampak perubahan iklim.

"Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, perempuan terkena dampak yang paling besar, 80 persen dari displaced persons akibat perubahan iklim adalah perempuan," ucapnya.

Oleh karena itu, Puan menyebut para pemimpin perempuan dunia harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kepentingan perempuan tetap didengar, dan kebutuhannya diperhatikan.

Tantangan kesetaraan gender lain yang dihadapi perempuan disebut datang dari dunia politik. Secara global, proporsi anggota perempuan tahun 2021 hanya terjadi peningkatan 0,6 persen.

Baca juga: Sidang IPU Ke-144 di Bali, Parlemen Indonesia Tawarkan Proposal Solusi Perdamaian Rusia-Ukraina

Puan menilai hal itu menunjukkan keterwakilan perempuan yang masih rendah dan merupakan bentuk defisit demokrasi.

"Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita perlu terus memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mendorong agar IPU menjadi garda terdepan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Satu di antaranya adalah melalui program dan kegiatan dari Kelompok Kemitraan Gender IPU.

"IPU harus berada di garis terdepan, ‘lead by example’, dalam mengarusutamakan kesetaraan gender," kata Puan.

Puan berharap agar masing-masing parlemen negara-negara dunia untuk menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negaranya masing-masing.

"Dalam hal ini, Indonesia selalu berupaya mempromosikan kesetaraan gender di setiap kesempatan," ujar Puan.

Puan menambahkan, Indonesia pun disebut telah meraih berbagai capaian dalam kesetaraan gender.

Mulai dari memiliki presiden perempuan yaitu Megawati Soekarnoputri, menteri-menteri, kepala daerah, dan anggota DPR RI perempuan.

"Saya berdiri di sini juga sebagai Ketua Parlemen perempuan pertama Indonesia," ujar Puan.

"Saat ini Parlemen Indonesia tengah memperkuat legislasi yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, melalui penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," imbuhnya.

Puan melanjutkan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang.

Kepemimpinan perempuan itu dapat dilihat di berbagai bidang seperti menjadi penggerak mengatasi perubahan iklim, menangani pandemi, dan bahkan menjaga perdamaian.

"Peran dan kepemimpinan perempuan cukup besar dalam menangani pandemi Covid-19. Perempuan telah berperan di garda terdepan dan mencapai 70 persen tenaga kesehatan dan sosial di seluruh dunia," ujarnya.

Selain itu, lanjut Puan, peran perempuan juga terlihat dalam menciptakan perdamaian dengan menjadi agen perubahan mencegah dan mengakhiri konflik.

Dia mengatakan, perempuan berkepentingan menjadi bagian dari penyelesaian konflik karena perempuan dan anak-anak adalah yang paling terdampak saat konflik dan perang.

Baca juga: Ketua DPR Berharap Lahir Deklarasi Nusa Dua dari Sidang Ke-144 IPU di Bali

"Indonesia juga berkontribusi di bidang ini. Dari jumlah total peace-keepers Indonesia sebanyak 2.697 orang, saat ini terdapat 158 perempuan Indonesia yang bertugas di 5 misi UN-PKO (Peacekeeping Operations)," ujarnya.

Agar pemberdayaan-pemberdayaan perempuan itu dapat terwujud, menurut Puan, diperlukan akses terhadap pendidikan yang menjadi “game changer“ untuk memberdayakan perempuan agar menjadi pemimpin di masyarakat.

Maka perempuan harus mendapat jaminan pendidikan yang berkualitas.

"Jika kemajuan perempuan dijamin, maka suatu negara akan maju. Jika partisipasi politik perempuan didorong, maka demokrasi akan berkembang," ucap Puan.

"Jika kesetaraan gender dijamin, maka keadilan akan tercapai. Bersama, kita dapat perkuat komitmen untuk mendorong kemajuan perempuan," ujarnya.