TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (21/3/2022). 

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meminta KPK ikut mengawasi pembangunan ibu kota baru.

“Kami ingin memastikan agar tata kelola nanti di otorita IKN dapat berlangsung bebas korupsi dan berjalan secara baik,” ucap Bambang seusai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan hari ini.

Baca juga: Pemerintah Persilakan Pihak Pemilik Tanah di Wilayah IKN Nusantara Ajukan Klaim

Baca juga: Ajang Bergengsi MotoGP di Mandalika Paripurna, Jokowi: Terima Kasih Masyarakat NTB

Bambang menuturkan, tata kelola yang bebas korupsi akan memberikan kepercayaan pada dunia internasional dan investor swasta untuk berinvestasi dalam proyek ini. 

Menurutnya, sebagian pembiayaan proyek akan menggunakan skema investasi oleh swasta.

Bambang merasa senang karena KPK sudah membentuk satuan tugas IKN. 

Dia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan satgas itu. 

Koordinasi akan dilakukan mulai dari tahap persiapan, pembangunan, pemindahan, hingga penyelenggaraan pemerintah.

“Empat tahap ini kami akan diasistensi secara berkala dengan KPK untuk memastikan benar-benar bebas korupsi,” kata Bambang.

Baca juga: Temuan KPK Temukan Ada Dugaan Bagi-bagi Kavling di IKN, Ini Jawaban Kepala Otorita Bambang Susantono

Bambang sempat ditanya mengenai dugaan bagi-bagi lahan kavling di IKN. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa lahan IKN tidak semuanya clean and clear. 

Alex mengatakan sudah ada bagi-bagi lahan kavling di IKN.

Bambang menyebut dirinya tidak membahas hal itu. 

Bambang hanya membahas tentang sistem pencegahan dan kerja sama dengan KPK. 

“Kami lebih menekankan pada sistem pencegahan, bagaimana KPK sejak awal sudah ikut dalam proses ini, pembahasan lebih ke arah sana,” sebut Bambang. 

Adapun dari pihak KPK yang ikut dalam pertemuan dengan Kepala IKN ini adalah Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan, serta Sekretaris Jenderal KPK.