Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP), Abdul Rosyid Arsyad, mengatakan negara harus menang melawan kartel atau mafia pangan.

Untuk itu, dia mendorong, pemerintah melalui BUMN untuk menguasai pangan dari hulu sampai hilir.

"Dari produksi sampai penjualannya, rakyat Indonesia dukung penuh," kata Rosyid Arsyad, dalam keterangannya, pada Rabu (6/4/2022).

Selama ini, kata dia, produsen minyak goreng dimiliki penuh perusahaan swasta.

Seharusnya, kata dia, mulai dari hulu sampai hilir BUMN dan pemerintah yang mengendalikan.

"Agar tidak ada lagi gejolak kelangkaan dan melambung naik tinggi harga minyak goreng. Pokoknya rakyat pasti dukung BUMN harus punya pabrik minyak goreng," kata dia.

Pernyataan itu disampaikan saat berkunjung ke ruang kerja Dirut Holding Pangan ID Food.

Tujuan kunjungan untuk membahas distribusi minyak goreng curah untuk pedagang.

Untuk mempermudah akses agar minyak goreng tersebut sampai kepada pedagang Perusahaan Holding BUMN Pangan ID Food menggandeng Komite Pedagang Pasar (KPP).

Baca juga: UPDATE Harga Terbaru Minyak Goreng di Indomaret dan Alfamart: Tropical, Bimoli hingga Sania

"Saya berkunjung silaturahmi bertemu pak frans selaku dirut Holding BUMN Pangan Id Food, yang memang ditugaskan untuk distribusi minyak goreng ke pedagang, dalam rangka mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng," ujarnya.

Dia berharap ke depan BUMN Holding Pangan Id Food tidak hanya sebatas menjadi distributor pangan, bahkan harus bisa menjadi produsen pangan khususnya minyak goreng.

Sementara itu, Dirut Holding Pangan ID Food Frans Marganda Tambunan, mengatakan sudah menggandeng beberapa asosiasi lain untuk mendistribusikan minyak goreng curah kepada masyarakat.

"Kali ini kami kembali menggaet Komite Pedagang Pasar (KPP) untuk membantu melakukan distribusi minyak goreng," kata Frans.

Dirinya berharap kerja sama dengan asosiasi ini pihaknya dapat mendistribusikan minyak curah ini kepada pedagang yang membutuhkan.

"Jangan sampai minyak ini mengarah ke industri atau pengguna yang semestinya tidak diperbolehkan menikmati hal ini," kata dia.

Dirinya berharap dengan bantuan dari Komite Pedagang Pasar (KPP) ini tidak ada kembali gejolak terkait distribusi minyak goreng.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Jajarannya Segera Salurkan BLT Minyak Goreng Sebelum Lebaran

Sebab saat ini dia mengatakan adanya perbedaan harga yang sangat jauh antara curah dan kemasan membuat warga untuk membeli minyak curah.

"Margin harga yang sangat tinggi mencapai Rp 9.000 tentunya akan membuat warga menggunakan minyak curah," jelasnya.