Diharapkan, Pemilu serentak dan pilkada serentak yang digelar pada 2024 ini dapat mempercepat pembangunan.

Dua gelaran itu, diharapkan juga dapat mendorong konsolidasi politik di pusat dan daerah.

Pemerintah, lanjut Imran, berharap iklim politik membaik dengan pemilu serentak dan pilkada serentak.

Sehingga, pemerintahan pusat dan daerah bisa lebih efektif dan efisien, sebagaimana dilansir SerambiNews.com.

"Dengan proses yang berlangsung terkait pemilu dan pilkada serentak ini, pada bagian akhir kita berharap Indonesia akan semakin kuat di dalam menerapkan sistem presidensial," ucap Imran.

Syarat Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

Ada beberapa persyaratan sejumlah parpol yang akan mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 yang perlu dipersiapkan.

Komisioner KPU Hasyim menjelaskan, Pemilu 2024 tetap akan mengacu kepada Undang-Undang (UU) yang sama digunakan pada Pemilu 2019, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam diskusi Sosialisasi Rancangan PKPU Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu, Kamis (7/4/2022), Hasyim mengungkapkan, ada beberapa ketentuan baru menyusul adanya uji materi terhadap beberapa pasal yang ada di UU Pemilu itu.

"Syarat bagi parpol yang hendak mendaftar sebagai peserta pemilu anggota DPR maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota di antaranya parpol harus berstatus badan hukum, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi," ucapnya.

"Memiliki kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan," lanjutnya.

Persyaratan lainnya, yaitu menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat.

Kemudian, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau satu per seribu dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.

Partai juga mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu.

 "Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar parpol kepada KPU; serta menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama parpol kepada KPU," jelas Hasyim.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, TribunJogja.com, SerambiNews.com, Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)

Simak berita lainnya terkait Pemilu 2024