Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengingatkan semua pihak, agar belajar dari pengalaman rezim orde baru yang berkuasa kurang lebih 32 tahun.
Hal itu disampaikannya menanggapi meningkatnya suhu politik di Indonesia yang disebabkan oleh wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden yang dikeluarkan oleh para menteri.
Ray menegaskan bahwa sirkulasi kepemimpinan harus tetap terjaga, dan tak boleh dihentikan dengan alasan apapun, termasuk demi pembangunan.
Demikian disampaikan Ray dalam diskusi daring bertajuk 'KPU-Bawaslu Baru dan Kepastian Pemilu 2024', Minggu (10/4/2022).
"Misalnya demi tidak adanya konflik, demi kelancaran pembangunan, tidak boleh jadi dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden," kata Ray.
"Karena argumen-argumen yang seperti itulah sebenarnya membuat presiden Orde Baru sampai memimpin tujuh kali periode karena asumsi-asumsi itu, demi pembangunan, demi ketertiban sosial, demi mengurangi konflik, akibatnya kita kebablasan yang semestinya dua periode sampai tujuh periode," lanjut Ray.
Menurut Ray, narasi yang digaungkan elite politik untuk mewacanakan ide perpanjangan masa jabat presiden tak lagi bisa digunakan.
Baca juga: H-1 Demo Mahasiswa 11 April, Presiden Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Ada Spekulasi Penundaan Pemilu
Sebab, pada hakikatnya demokrasi itu dibutuhkan untuk mencapai tertib sosial.
Justru sebaliknya, saat ide presiden tiga periode itu muncul, yang terjadi adalah keributan sosial.
"Jadi aneh juha jika ada orang yang berpikir bahwa demi tertib sosial, demokrasi digadaikan. Padahal justru demokrasi itu dibutuhkan dalam rangka menertibsosialkan politik kita, nukan sebaliknya demomrasi dianggap corong bagi berlakunya disoreder, itu agak keliru," tandasnya.