TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat harus mewaspadai banyaknya pesan mengenai penundaan pemilu yang beredar di dunia maya. 

Sebab, di antara ribuan pesan bukan tidak mungkin ada yang hoaks alias tidak benar atau bahkan mengadu domba.

"Jangan percaya pada semua berita hoaks, fake news, dan spekulasi-spekulasi yang tidak benar mengenai wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kalau masih ada gerakan dukung mendukung tiga periode, sebaiknya dilaporkan saja ke polisi," kata anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie dalam pernyataannya, Senin (11/4/2022).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan dirinya tidak ada niat menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan jadi tiga periode. 

Dia mengatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 dan pilkada dilaksanakan pada November 2024. Tahapan pemilu akan dimulai pertengahan Juni 2022.

Menurut Jokowi, menjelang perhelatan demokrasi politik biasanya suhu menghangat. Itu biasa.

Tapi dia mengimbau masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.

Jimly merespons penyataan Jokowi tersebut. 

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi Jelang Pemilu 2024 Digelar

"Presiden sudah menegaskan tidak akan ada perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, ya harus percaya dan jadikan pegangan dalam bersikap untuk terus mengawal persiapan pemilu sebagaimana mestinya." ujarnya.

Untuk meredakan perdebatan mengenai isu penundaan pemilu, Jimly juga mengusulkan agar elite partai politik yang mengusung ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berdialog dengan mahasiswa.

"Untuk menyampaikan permintaan maaf dan menarik kembali ide mereka tersebut agar mahasiswa dan masyarakat luas dapat kepastian tidak ada lagi parpol yang bermain-main dalam urusan serius ini," tegas Jimly.(Willy Widianto)