Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu memberikan pernyataan keras menanggapi big data yang dilontarkan Menteri Kordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
"Kekuasaan era demokrasi kok hanya untuk segelintir orang. Itu membuat naluri berontak saya muncul terhadap suatu kekuasan yang dikelola arogan dan semena-mena," kata Masinton saat wawancara di kantor Tribun Network, Jumat (15/4/2022).
Aktivis 98 ini menilai tidak ada larangan setiap warga negara Indonesia untuk bersuara meluruskan proses demokrasi bangsa.
"Kita kan sudah menempuh jalan demokrasi. Jalan demokrasi siapapun bisa berbicara, bisa berkontribusi. Mau pejabat bahkan maaf-maaf penjahat sekalipun boleh bersuara," tuturnya.
Selengkapnya wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu:
Bagaimana cerita pernyataan keras Bang Masinton terhadap Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan menjadi viral?
Pertama saya tegaskan dulu bahwa ini (pernyataan, red) bukan urusan personal. Terhadap senior saya hormat.
Jadi bukan pada ranah subjektifitas saya memandang seseorang. Apalagi beliau juga satu suku sama saya, orang tualah.
Namun saya harus meletakkan dalam kondisi situasi yang objektif.
Sebagai penyelenggara negara tentu sama-sama disumpah taat pada Pancasila, UUD, dan menjaga NKRI. Itu menjadi dasar saya berkata keras.
Di cabang legislatif tentu saya mendengar suara masyarakat dan masukan aspirasi dari masyarakat.
Apalagi masyarakat sebagian mengerti latar belakang saya kita susah payah kampus ke kampus. Kota ke kota. Kemudian lho kok jadi begini reformasi yang kita perjuangkan dulu. Kekuasaan era demokrasi kok hanya untuk segelintir orang.
Itu membuat naluri berontak saya muncul terhadap suatu kekuasan yang dikelola arogan dan semena-mena.
Apalagi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi kita. Ada orang bilang Bang Masinton cari popularitas, jauhlah dari itu, ngapain juga kalau mau hidup tenang untuk apa saya bicara begitu.
Apakah Bang Masinton mendapatkan reaksi balik dari beliau, partai atau istana?
Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada feedback balik yang keras. Paling partai menanyakan mengapa harus sampai bereaksi seperti itu. Ya saya jelaskan kondisinya, sebagai wakil rakyat kita harus menyuarakan.
Spirit kita ingin meluruskan proses demokrasi bangsa ini. Kita kan sudah menempuh jalan demokrasi. Jalan demokrasi siapapun bisa berbicara, bisa berkontribusi.
Mau pejabat bahkan maaf-maaf penjahat sekalipun boleh bersuara. Jalan demokrasi itu pasti riuh. Disitulah demokrasi yang kita pilih untuk mencapai tujuan bernegara kita.
Bagaimana menjaga demokrasi tidak riuh nggak karu-karuan. Rintangan demokrasi harus kita singkirkan. Pertama ada yang bertentang dengan prinsip dasar demokrasi. Bukan berarti saya benci beliau. Apalagi saya juga berada di dalam lingkar politik.
Nah, saya rasakan muaranya ke satu nama, kan begitu. Kita nggak boleh negara dikelola oleh segelintir. Dalam terminologi yang saya baca yaitu yang disebut oligarki capital. Melalui kekuatan modalnya ingin menginfiltrasi kebijakan-kebijakan negara, bukan untuk kepentingan rakyat.
Justru yang terjadi membelokkan tujuan arah negara kita yang tadinya untuk rakyat banyak menjadi untuk pemilik modal tadi.
Menurut Anda, apakah Pak LBP masuk dalam kepentingan oligarki kapital?
Saya melihatnya bukan Pak LBP as a person. Mungkin dia banyak mengakomodasi oligarki kapital. Itu yang menurut saya dalam negara demokrasi tidak boleh diteruskan.
Negara kita ini sangat besar tapi kalau kita perlakukan seperti rumah tipe 21 dia akan menjadi kecil. Yang mengelola rumah tipe 21 ya itu lagi- itu lagi. Hanya segelintir oligarki kapital tadi. Ini sama saja mengkerdilkan bangsa.
Padahal Bung Karno mengimajinasikan konsepsi bangsa Indonesia sebagai bangsa peradaban yang maju, bangsa yang memiliki kebesaran. Kenapa tidak kebesaran ini yang kita buat maju, apalagi dalam konteks geopolitiknya.
Bangsa kita punya kekayaan alam yang sangat besar. Kekayaan alam kita itu dikeruk dan menyerahkan ke asing. Apa bedanya ketika dulu pejuang pergerakan kita menentang kolonialisme dan imperialisme.
Apakah Bang Masinton pernah klarifikasi atau tabayyun ke Pak Luhut?
Saya tidak punya no handphone beliau. Tapi bukan karena itu, saya kira tidak perlu konfirmasi langsung karena kita punya instrumen bahkan sampai ke desa-desa. Kita punya jejaring untuk kroscek dan rata-rata menyampaikan begitu.
Pandangan terkait pertemuan dengan mahasiwa UI?
Ya iya dia bilang asumsi. Memang betul tidak pernah menyatakan itu tapi teman-teman mahasiswa atau seperti teman-teman pers pasti punya penilaian sendiri lah apa yang disampaikan oleh Pak Luhut.
Kalau saya berpandangan itu bukan lagi asumsi. Dan tidak perlu juga ada pernyataan (presiden tiga periode, red). Tinggal dikerjakan saja.(*)