TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap lima Penjabat (Pj) Gubernur yang baru saja dilantik tak terjerat perkara korupsi.

KPK menginginkan PJ kepala daerah memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas tinggi, sehingga dapat menjalankan tata kelola pemerintahan bersih demi memajukan daerah yang dipimpinnya.

"Itu sebabnya, sejak awal KPK mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penunjukkan Pj kepala daerah untuk menghindari potensi korupsi, praktik transaksional maupun kepentingan politik demi mendapatkan calon penjabat yang berkualitas dan memenuhi kriteria," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangan video, Kamis (12/5/2022).

Jubir bidang pencegahan ini menegaskan, pentingnya integritas yang mumpuni juga mengingat bahwa para Pj kepala daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif.

Mereka akan memimpin daerah dalam waktu yang relatif cukup lama sekira satu hingga dua tahun.

Sebagai Pj kepala daerah, dikatakan Ipi, tentu akan menerbitkan dan menjalankan sejumlah kebijakan strategis yang berdampak pada jalannya pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Di antaranya, penjabat kepala daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengajukan APBD, APBD Perubahan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Selain itu, juga mengelola sektor belanja daerah dengan melakukan pengadaan barang dan jasa.

"Sementara, data penanganan perkara KPK menunjukkan hingga Desember 2021 KPK telah menangani 170 perkara kepala daerah yang terdiri dari 148 perkara bupati/wali kota dan 22 perkara gubernur," ungkap Ipi.

Ipi memerinci, titik rawan korupsi dalam pemerintahan daerah dan  menjadi modus korupsi yang dilakukan kepala daerah antara lain terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bansos, pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga.

Berikutnya, korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat serta korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan.

Dan benturan kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan.

Ipi mengungkapkan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021 menunjukkan pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rawan korupsi.

Responden menyatakan bahwa terdapat korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi peserta SPI yang berjumlah 640 instansi baik di pusat maupun daerah.

Selain itu, 99 % instansi tercatat terdapat korupsi dalam kegiatan promosi/mutasi pegawai; 99 % instansi terdapat intervensi (trading in influence); 99 % instansi terdapat penyalahgunaan fasilitas kantor; dan 98 % instansi terdapat praktik suap dan gratifikasi.

"KPK berharap para Pj kepala daerah tidak ikut terjerumus dalam praktik korupsi tersebut."

"KPK mengajak para Pj kepala daerah agar menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam memimpin daerahnya," kata Ipi.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah resmi melantik lima Pj gubernur untuk Provinsi Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Baca juga: Kisah Soni Sumarsono Saat Dipercaya Jokowi Jadi Penjabat Sementara di Sulut, DKI hingga Sulsel

Mereka yakni Pj Gubernur Banten Al Muktabar (Sekretaris Daerah Banten), Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin (Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM) dan Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri).

Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga) dan Pj Gubernur Papua Barat Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Paulus Waterpauw (Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri).

Usai melantik, Tito meminta Pj gubernur tidak rangkap jabatan.

“Mereka sepenuhnya nanti bertugas di daerah masing-masing. Jadi mereka harus fokus,” kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Jabatan para Pj gubernur sebelumnya di kementerian atau lembaga, kata Tito, nantinya akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh).

“Kita bisa Plt kan, Plh juga bisa,” katanya.(*)