Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut, pengadaan gorden yang diperuntukkan bagi rumah jabatan anggota DPR RI senilai Rp43,5 miliar menuai polemik di tengah masyarakat.
Selain angka pengadaan gorden yang dinilai fantastis, juga lantaran pemenang tender pengadaan gorden tersebut merupakan peserta dengan harga penawaran tertinggi di antara peserta tender lainnya.
"Menurut hemat saya melihat kecenderungan publik terhadap gorden di 40 rumah jabatan anggota DPR RI sebesar Rp 43,5 miliar dari sisi proses transparansi semua terpenuhi," kata Said melalui video yang diterima wartawan, Kamis (12/5/2022).
"Namun, karena sekarang sudah menjadi pro kontra bukan persoalan transparansi tetapi persoalan proses yang terjadi dalam pelelangan, tetapi seakan-akan dalam tanda kutip ini melukai hari masyarakat di tengah pandemi," lanjut Said.
Legislator PDI Perjuangan itu menyarankan agar pengadaan gorden senilai Rp 43,5 miliar dibatalkan. Sebab, hal itu telah melukai hati rakyat.
Baca juga: Polemik Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar, KPK Sebut Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi
"Karena sekarang sudah menjadi pro kontra bukan persoalan transparansi tetapi persoalan proses yang terjadi dalam pelelangan, tetapi seakan-akan dalam tanda kutip ini melukai hari masyarakat di tengah pandemi," ucapnya.
"Hemat saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI alangkah baiknya jika kemudian dengan tegas mengatakan ke publik bahwa 43,5 miliar itu untuk gorden rumah jabatan anggota DPR dibatalkan saja," imbuhnya.
Said meyakini, jika setiap anggota ditanya soal proses pengadaan gorden, pasti tidak tahu proses itu yang terjadi.
Selain itu, Said juga berkeyakinan para anggota DPR RI pasti akan merasa malu apabila ditanyakan mengenai pengadaan gorden untuk rumah dinas mereka.
"Bagi setiap anggota DPR pasti akan memalukan. Batalkan, batalkan, dan batalkan proyek gorden Rp 43,5 miliar. Itu saja pernyataan saya," tandasnya.