News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tak Dapat Hasil Usai Demo di Kemenko Perekonomian, Apkasindo Minta Akses Masuk ke Istana Negara

Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Orator dari Apkasindo sedang menyampaikan orasinya ihwal penolakan CPO di kawasan Patung Kuda Monas, Selasa (17/5/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Orator dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta untuk diberikan  akses masuk ke Istana Negara.

Hal ini disebabkan pihak Apkasindo sama sekali tidak mendapat hasil dan komitmen yang jelas saat mereka sebelumnya menyampaikan aspirasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

"Tidak dapat hasil dan komitmen yang jelas di kantor menteri perekonomian, untuk itu minta bapak kepolisian untuk komunikasikan istana untuk masuk. Itu rumah rakyat, rumah kami," ucap sang orator aksi ketika memimpin aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Petani Sawit Gelar Aksi di Kantor Kemenko Perekonomian, Bawa 5 Tuntutan Buat Pemerintah

Rombongan Apkasindo datang dengan menaiki mobil pick up yang di dalamnya berisikan buah sawit.

Pihaknya juga datang beserta rombongan mahasiswa yang berasal dari Politkenik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Bekasi.

Dalam unjuk rasa hari ini terdapat lima tuntutan dari Apkasindo.

Diantaranya:

Pertama, petani akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau perwakilan Istana supaya melindungi petani akibat turunnya harga TBS sawit sebesar 75 persen di 22 provinsi di Indonesia.

Kedua, meminta Jokowi meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS.

Ketiga, mendesak Jokowi melindungi 16 juta petani sawit yang terancam turun pendapatannya akibat kebijakan larangan ekspor sawit.

Keempat, meminta Jokowi memperkuat distribusi minyak goreng sawit (khususnya subsidi) dengan melibatkan jejaring TNI dan Polri.

Kelima, meminta Jokowi untuk memerintahkan menteri pertanian untuk merevisi Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tataniaga TBS.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini