Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempermudah produk lokal yang ingin masuk ke e-Katalog.

Menurut Jokowi, tak semua produk harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Sudah saya sampaikan kepada kepala LKPP jangan ruwet-ruwet seperti dulu lah. Semua produk harus SNI, semua produk harus SNI, yang kecil-kecil mana bisa. Produk-produk lokal mana bisa kalau diminta SNI semuanya," kata Jokowi dalam acara Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia seperti dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/5/2022).

Dia mengatakan bahwa SNI ini tidak wajib bagi barang-barang yang tak ada kaitannya dengan keselamatan.

"Dulu wajib memang, sekarang tak wajib, sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan. Contoh helm harus SNI benar kalau itu. Hal-hal yang berbahaya, kabel SNI iya," kata Jokowi.

"Tapi kalau batu bata minta SNI, kapan mereka bisa masuk ke e-katalog? Enggak mungkin. Logika kita nih kadang nabrak-nabrak. Batu, pasir, bata diminta SNI sejak dulu sampai sekarang di e-katalog kita hanya berapa?" kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Bandingkan Harga BBM Indonesia dengan Negara Tetangga: Kita Bisa Tahan Subsidi Sampai Kapan?

Jokowi juga membeberkan bagaimana masih ada produk-produk impor yang masuk ke e-katalog hanya dengan mengganti merek.

"Ini yang harus dihindari casingnya saja yang lokal, dalamnya impor semua. Hati-hati dengan ini, dulu yang masuk ke katalog itu hanya 52 ribu, sekarang baru berapa bulan sudah 340 ribu produk," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Kapasitas Penampungan Kendaraan Menuju Pelabuhan Penyeberangan Ditambah

Dia kembali menekankan target di akhir tahun harus sudah ada 1 juta unit yang masuk e-katalog.

"Itu tugas kepala daerah, sekda, KADIN, HIPMI, dan asosiasi pengusaha bersama-sama. Kalau ini bisa kita lakukan sekali lagi akan terbuka lapangan kerja yang sangat besar sekali, karena ratusan triliun belanja barang dan jasa, dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, pasti itu," katanya.