TRIBUNNEWS.COM, BALI – Kementerian PPN/Bappenas mendorong pentingnya kesadaran ketahanan bencana sebagai isu yang harus diperhatikan semua orang.

Pada side event pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) dengan tema Resilience is Everyone’s Business: Learning From Local Experiences to Build Business and Community Resilience pada Rabu (25/5/2022) malam, Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo memaparkan, resiliensi atau ketahanan merupakan urusan semua orang.

Untuk itu penting belajar dari pengalaman masyarakat lokal dalam membangun ketahanan bisnis dan masyarakat di Indonesia, lintas kawasan dan global.

Sumedi menjelaskan, bencana mempengaruhi semua orang termasuk sektor swasta dan masyarakat serta berdampak pada layanan dan bisnis penting yang juga bergantung pada layanan tersebut. Namun, bisnis juga dapat memainkan peran penting dalam mengurangi risiko bencana.

“Mereka dapat menjadi agen perubahan untuk membangun ketahanan lokal dan nasional. Ketahanan itu dimulai di dalam perusahaan, untuk karyawan, tetapi dapat meluas ke komunitas yang lebih luas,” ujar Sumedi.

Selain itu, komunitas bisnis memiliki perannya untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developmets Goals (TPB/SDGs), upaya PRB nasional, dan agar sektor publik dapat lebih meningkatkan kapasitas, keahlian teknis, dan sumber daya termasuk analitik data besar dan teknologi baru.

Baca juga: Kepala BNPB Sampaikan Tujuh Rekomendasi Terkait Kebencanaan di GPDRR

“Bersama-sama kita telah menghadapi waktu yang penuh tantangan selama lebih dari dua tahun saat kita menghadapi pandemi. Pada saat yang sama, dengan risiko bencana dan dampak perubahan iklim yang tinggi, kita juga perlu menangani segudang masalah di bidang kemanusiaan dan pembangunan. Kami belajar bersama bahwa kami membutuhkan cara kerja baru,” ungkapnya.

Hal tersebut juga berlaku bagi dalam bekerja sama dengan dunia usaha untuk membangun koordinasi multi-stakeholder yang lebih baik sebelum, selama, dan pasca bencana. Pada saat yang sama, dunia usaha juga harus beroperasi dalam pola pikir yang berbeda tentang masalah penanggulangan bencana.

Menurut dia, dunia usaha perlu memiliki cara kerja baru di mana risiko multi-dimensi ditangani secara lebih berkelanjutan dan terintegrasi.

“Kita harus mulai berinvestasi dalam manajemen risiko dengan cara yang praktis untuk memastikan keberlanjutan jika terjadi bencana. Dengan itu, kami bertujuan untuk membangun kapasitas nasional dan lokal yang lebih kuat untuk penanggulangan bencana menuju ketahanan masyarakat dalam koordinasi dengan semua pemangku kepentingan, memperluas kemitraan pemerintah dan swasta,” bebernya.

Kementerian PPN/Bappenas, dengan dukungan jaringan UNOCHA, UNDP, UNICEF, Connecting Business, dan ARISE, telah memulai proses pembentukan kerangka kerja nasional untuk keterlibatan sektor swasta dalam ketahanan bencana.

Pekerjaan pada prakarsa penting ini akan berlanjut karena kerangka kerja merupakan tonggak penting untuk membangun dialog kemitraan pemerintah dan swasta dan mengartikulasikan kontribusi praktis dari sektor publik dan swasta dalam mendukung ketahanan.

Sumedi mengatakan, hal tersebut akan memperjelas akuntabilitas sehingga kolaborasi dengan sektor swasta mengurangi dampak negatif pada anak-anak dan masyarakat, memastikan kelestarian lingkungan, menerapkan pendekatan jangan membahayakan, dan sebagai gantinya memajukan tujuan sosial dan bisnis.

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada UNOCHA, UNDP, UNICEF, inisiatif Connecting Business, dan jaringan ARISE atas dukungannya pada penyelenggaraan side event GPDRR.

"Kami memahami bahwa komunitas bisnis adalah salah satu pilar utama untuk membangun ketahanan bencana,” ungkap Sumedi.

Pada forum internasional GPDRR ini, Kementerian PPN/Bappenas juga menampilkan instalasi Planogram yang menyajikan QR Code Data dan jurnal-jurnal penelitian serta penemuan mengenai kebencanaan.