TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) membuka Rapat Pleno kedua KNEKS di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan pada Senin (30/11/2022).

Rapat bertema “Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia” tersebut merupakan lanjutan dari Pleno Pertama yang dilaksanakan pada 30 November 2021. 

Rapat tersebut bertujuan memberikan laporan terkini sekaligus mendengarkan arahan Ma'ruf selaku Ketua Harian atas pelaksanaan berbagai program kerja KNEKS baik 13 Program Prioritas yang telah disepakati pada rapat pleno sebelumnya di 2021 maupun program kerja KNEKS lainnya. 

Baca juga: Buya Syafii Maarif Berpulang, Wapres Maruf Amin: Keteladanan Beliau Wajib Kita Teruskan

Semua inisiatif dan fokus capaian tersebut mengarah kepada percepatan untuk mewujudkan Pusat Produsen Halal Dunia, yang mana di antaranya terkait pembiayaan, sertifikasi, ekspor dan impor, zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS), pusat data ekonomi syariah serta riset halal.

Ma'ruf juga mengatakan rapat tersebut bertujuan agar target-target KNEKS dapat tercapai terutama mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024.

"Saya mengapresiasi kerja keras saudara-saudara sekalian. Namun saya selalu perlu kembali mengingatkan bahwa kita harus bergerak lebih cepat dan kompak. Oleh karena itu, tema rapat kita pada kali ini adalah bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Industri Halal yang Besar Menopang Pemain Kecil

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku sekretaris KNEKS mengatakan rapat tersebut juga digelar dalam rangka menyampaikan informasi terkini terkait capaian-capaian program kerja KNEKS.

"Rapat pleno ini adalah bertujuan untuk memberi update atas capaian-capaian program kerja KNEKS," kata Sri.

Dalam rapat tersebut hadir pimpinan dari 26 kementerian/lembaga/instansi Anggota dan non-Anggota KNEKS, serta beberapa pemimpin daerah provinsi di Indonesia.