Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tara Wahyu NV
TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Politikus senior Amien Rais berbicara mengenai kriteria calon Presiden Indonesia dalam Pemilu 2024 mendatang.
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu memaparkan seorang pemimpin harus menjaga kedaulatan Indonesia serta berkomitmen menjaga ideologi bangsa yakni Pancasila.
"Pilpres harus hati-hati karena dia kan menjadi 'Lurahnya' Indonesia yang memimpin 270 juta lebih manusia dan beragamnya etnis suku bangsanya dan tradisi," katanya kepada TribunSolo.com, Senin (30/5/2022).
Saat itu mantan Ketum PAN tersebut usai mengisi acara Seminar Pra Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Edutorium Ahmad Dahlan UMS Solo.
Untuk Indonesia di masa depan dalam menyongsong Pilpres 2024, Amien menyebut harus berdedikasi dengan Bhinneka Tunggal Ika hingga paling penting menjaga kedaulatan Indonesia.
Baca juga: Menyoal Isu PKS Usulkan Raffi Ahmad di Bursa Capres 2024, Sekjen: Belum Resmi
Terlebih sebentar lagi masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai.
"Kalau ada calon pemimpin (Capres) terlalu ke arah barat jangan dipilih atau terlalu ke arah Tirai Bambu (China) jangan dipilih," ujarnya.
"Karena kiblat kita Indonesia, kiblat kita Jakarta. Nanti kalau sudah dipindah (ibu kota ke) Nusantara ya Nusantara. Jadi kiblat kita bukan Washington (AS) atau Beijing," imbuh dia.
Mantan Ketua MPR RI itu meyebutkan jika demokrasi adalah semacam pasar bebas bagi masyarakat dimana setiap orang bisa memilih ide-ide yang ditawarkan oleh setiap capres maupun cawapres.
"Terus nanti akan kelihatan yang miring ke barat kelihatan, miring Cina kelihatan yang Indonesia juga kelihatan," aku dia.
"Bahkan akan memusuhi kelompok bangsa itu juga jangan dipilih," paparnya.
Selain itu, Amien Rais juga menyinggung mengenai transparansi penghitungan suara pada Pilpres 2024.
Dirinya mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertindak sebagai penyelenggara pemilu tidak menjadi satu-satunya lembaga yang secara resmi bisa menghitung hasil pemilihan suara.
"Saat ini model pemilihan umum kan KPU, saya usulkan yang menghitung KPU ditambah partai-partai, partai politik juga banyak yang ahli IT. Akan lebih adil dan fair," tuturnya.
Disinggung mengenai persiapan Partai Ummat menghadapi Pilpres 2024, ia akan segera membicarakannya dengan para pengurus.
"Saya punya partai kan belum diverifikasi, kalau sudah pun saya akan bicara sebagai ketua majelis syuro tentang pilpres ini," pungkasnya.
Minimal 3 Capres
Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan akan ada minimal tiga calon presiden (Capres) yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam pertarungan Pemilu 2024.
Sebagai informasi, KIB merupakan koalisi partai politik yang digagas oleh PAN, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.
"Sekali lagi kami mencoba, (partai) saya dan partainya Ketua MPR dan PPP tadi disinggung soalnya makanya saya jelaskan ini, disinggung pak ketua tadi, kita coba kalau bisa calonnya itu jangan dua, tiga minimal gitu, tiga atau lebih," kata politis yang akrab disapa Zulhas tersebut dalam acara Silaturahmi Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Rencana pengusungan minimal tiga capres oleh KIB itu agar kata Zulhas, tidak ada lagi konsep pemilu polarisasi seperti beberapa tahun belakangan yang malah membelah kedua kelompok pendukung dalam hal ini rakyat.
Dia menjelaskan, dengan tidak hanya dua pasangan Capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres, maka nantinya yang akan dikedepankan yakni pertarungan gagasan, ide dan konsep untuk menyejahterakan Indonesia.
"Sehingga jualannya itu tidak jualan kesenjangan, jualannya itu (tidak) jualan radikal radikul, jualan saya pancasila kamu pancasila, tapi kita berharap adu gagasan," ucap Zulhas.
"Sehingga bisa memperkaya kita menghadapi tantangan dunia yang berubah dengan cepat seperti sekarang ini," sambungnya.
Atas rencana tersebut, Zulhas mewakili KIB berharap, dalam sisa waktu kurang lebih dari 2 tahun menyambut Pilpres, akan ada kalangan atau kelompok lain yang mau bergabung dengan KIB.
Sebab kata dia, sejauh ini KIB akan terbuka untuk kalangan manapun termasuk partai politik untuk bergabung dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang.
"Kami sudah mencoba itu dan menyiapkan koalisinya, mudah-mudahan nanti berbagai kalangan bisa mengikuti itu," ucap Zulhas.
Namun dalam kesempatan lain, Zulhas menyatakan hingga kini KIB belum menentukan siapa sosok atau figur yang akan diusung oleh KIB.
Sebab untuk menentukan siapa sosok yang akan diusung, harus melalui pembahasan dan musyawarah dalam internal KIB.
"Ya nanti (penentuan capres-cawapres) masih lama," tukas Zulhas saat ditemui usai acara.
Sumber: Tribun Solo/Tribunnews.com