Menurut Arsjad, saat ini kita menghadapi dua perang yaitu perang melawan pandemi dan perang ekonomi yang harus dihadapi dengan bersatu untuk memenangi perang tersebut.

Solusi untuk menghadapi kondisi itu, jelas Arsjad, antara lain dengan memastikan masyarakat memiliki daya beli. Di sisi lain, tambahnya, perlu subsidi bahan baku, subsidi bagi petani dan pengusaha mikro, agar harga produk terjangkau.

Pembebasan sementara bea masuk dan PPN untuk bahan baku impor, jelas Arsjad, juga harus diterapkan untuk membantu para pelaku usaha tetap bertahan.

Ketua Umum Aptindo, Franciscus Welirang mengungkapkan secara umum stok komoditas pangan dunia saat ini hanya untuk 90 hari. Komoditas gandum dalam dua tahun terakhir, ungkap Franciacus, produksinya selalu lebih rendah dari permintaan.

Diakuinya, stok dunia untuk gandum 120 hari, namun 50 % dari stok tersebut berada di Tiongkok, yang tidak mungkin diekspor.

Ketua KPPU RI, Ukay Karyadi menilai optimisme sangat penting dalam menghadapi dampak perubahan politik dan ekonomi dunia saat ini.

Menurut Ukay, upaya swasembada pada komoditas tertentu belum menjamin ketersediaannya bagi masyarakat.

Hal itu, jelas Ukay, terlihat pada kasus tingginya harga minyak goreng di tanah air. Meski Indonesia sudah swasembada minyak goreng tambahnya, tetapi kita tidak kuasa dalam mengendalikan harga CPO dunia.

Karena, jelas Ukay, struktur industri CPO nasional terlalu besar sekitar 70 perusahaan, seharusnya disederhanakan menjadi lima perusahaan saja.

Selain itu, jelasnya, banyak perkebunan kelapa sawit memiliki lahan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Ukay, redistribusi aset sangat penting, karena saat ini 1 % perusahaan menguasai 50 % lahan kelapa sawit.

Kepala BPKN RI, Rizal E. Halim menilai geopolitik saat ini harus menemukan titik keseimbangan baru dalam hal penguasaan sumber daya dan rantai pasok.

Menurut Rizal, proses menuju keseimbangan baru itu berpotensi menimbulkan goncangan yang berdampak pada masyarakat.

Jumlah penduduk miskin Indonesia yang 25 juta orang dan 40 juta penduduk rentan miskin, ujar Rizal, sangat rawan terhadap goncangan yang terjadi dan harus diwaspadai.

Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Partai NasDem,  Yessy Melania berpendapat negara berkewajiban untuk memastikan penduduk agar tidak kelaparan dan cukup gizi.