Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Terkait kasus pemukulan yang melibatkan pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyayangkan hal ini.
Puteri meminta Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut.
Tidak hanya itu, Puteri juga meminta agar korban mendapatkan dukungan, baik psikis ataupun medis.
“Ini sungguh sangat disayangkan dan harus segera diusut. Korban pun perlu terus didampingi dan mendapat dukungan medis maupun psikis yang dibutuhkan,” kata Puteri dikutip dalam laman resmi dpr.go.id, Rabu (8/2/2022).
Baca juga: BODONG, Polisi: Pelat Mobil Pelaku Pemukulan di Tol Dalam Kota Seharusnya Untuk Mobil Sedan
Lebih lanjut, untuk dapat meminimalisir kejadian serupa terulang kembali di kemudian hari, DJP diminta untuk segera melakukan evaluasi internal.
Termasuk juga memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku.
DJP, kata Politisi Partai Golkar ini, semestinya memberikan teladan budaya kerja baik pada masyarakat.
Sehingga nanti, dapat tercipta suasana kerja yang sehat, nyaman, dan produktif.
“Kita harus bangun budaya kerja yang positif, karena hal ini sangat penting dalam mendukung produktivitas pegawai pajak selaku fiskus yang mengelola keuangan negara,” lanjut Puteri.
Baca juga: Dapat Kabar Anaknya Jadi Korban Pemukulan di Tol Dalam Kota, Indah Kurnia: Saya Takut Dia Trauma
Aksi Pemukulan
Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan aksi pemukulan seorang pegawai pajak, viral di media sosial.
Korban DH (39), diduga dipukul oleh atasannya MAZ di KPP Pratama Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Peristiwa yang diketahui terjadi Senin (6/6/2022) ini terjadi karena kesalahpahaman.
Kapolsek Bekasi Timur AKP Ridha Aditya menyebut insiden itu terjadi bermula saat atasan memberikan tugas kepada korban.
DH mengaku sudah mengerjakan tugas dari MAZ, namun MAZ menyangkalnya.
MAZ bahkan mempertanyakan soal DH yang tidak bisa dihubungi pada hari Sabtu dan Minggu.
MAZ malah menuding korban memberikan nomor pomsel palsu di data kepegawaian.
Baca juga: Fakta Baru Kasus Pemukulan Putra Politisi PDIP, Nopol RFH hingga Mobil Pelaku Tak Terdaftar
DH pun berupaya menjelaskan jika nomor ponsel tersebut merupakan nomor istrinya.
Untuk membuktikan tudingan pelaku, DH menghubungi istrinya.
Setelah dilakukan pengecekkan, ternyata tidak ada panggilan masuk ke nomor istrinya.
"Hasil tangkapan layar (panggilan pada ponsel) tersebut korban perlihatkan kepada pelaku dan pelaku masih tidak terima kemudian korban membalikan badan mau pergi tiba-tiba di pukul sekali oleh pelaku menggunakan tangan kanan mengenai rahang kiri korban hingga korban terjatuh ke lantai," kata Ridha dikutip dari Tribunnews.com.
Saksi yang melihat kejadian itu langsung membawa DH ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Timur untuk mendapatkan perawatan medis.
Tanggapan DItjen Pajak
Atas viralnya video tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) lantas memberikan pernyataan yang terdiri dari lima poin.
Pernyataan tersebut disampaikan Ditjen Pajak melalui unggahan pada akun twitter resmi Ditjen Pajak, @DitjenPajakRi, Rabu (8/6/2022).
Baca juga: POPULER NASIONAL Crazy Rich Grobogan Sponsori Formula E | Putra Politisi PDIP Jadi Korban Pemukulan
Poin pertama, Ditjen Pajak menegaskan pihaknya tidak menoleransi cara-cara yang dianggap tidak sesuai dengan aturan dan prosedur kepegawaian, meskipun tujuannya untuk pembinaan pegawai.
Baca juga: Sidang Suap Pejabat Pajak, Pengacara Sebut Terdakwa Kena Konspirasi Pengurusan Pajak
Kedua, Ditjen Pajak senantiasa mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas serta menjunung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalitas serta memperhatikan aspek keselamatan pegawai.
Sementara yang ketiga, kejadian sedang dalam proses penanganan.
Keempat, DJP terus memantau kondisi pegawai yang menjadi korban kekerasan tersebut.
Dan yang terakhir, DJP akan melakukan proses evaluasi internal agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Malvyandie Haryadi)