Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan, hingga kini pihaknya masih enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan isu reshuffle kabinet menteri yang kembali berhembus.

Terkait reshuffle tersebut, PAN kata Eddy akan menghormati hak dan keputusan dari Presiden Joko Widodo nantinya, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif dari presiden.

Ketika ditanya terkait adanya potensi kader PAN untuk menempati posisi menteri yang akan direshuffle nantinya termasuk di bidang Ekonomi, Eddy menyatakan hal tersebut merupakan kebijakan dari Ketua Umum dalam hal ini Zulkifli Hasan (Zulhas).

Baca juga: PAN Respons Usulan Projo Soal Jabatan Presiden 2,5 Periode

"Seluruh keputusan internal pan yg menyangkut kader yg ditempatkan fi mana pun itu ada keputusannya di tangan Ketum PAN," kata Eddy saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Oleh karenanya, untuk saat ini, PAN tidak mau merespons isu reshuffle itu lebih cepat, terlebih belum ada kepastian dari istana.

"Jadi kami serahkan, tentu kami tidak mau berspekulasi karena sepenuhnya di tangan Ketum," tutur Eddy.

Untuk diketahui, PAN merupakan parpol terakhir yang masuk dalam gerbong pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hingga saat ini PAN juga belum mendapatkan jatah menteri di kabinet.

Namun, menjelang isu reshuffle kabinet yang disebut terjadi pada Rabu 15 Juni ini, Eddy belum bisa mengonfirmasi apakah PAN akan mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Suharso soal Isu Reshuffle Kabinet: Lebih Bagus Saya Enggak Tahu

"Kami tidak bisa mengkonfirmasi apalagi dalam hal ini belum ada pemberitahuan secara resmi kepada PAN," ujar Eddy.

Di sisi lain, Eddy mengatakan kewenangan untuk menempatkan kader internal duduk di eksekutif ada di tangan Ketua Umum PAN Zulkifili Hasan (Zulhas).

Dia tak ingin berandai-andai apakah akan ada kader PAN yang nantinya duduk sebagai menteri jika ada reshuffle kabinet.

"Kalau di pemerintah hak prerogatif untuk menempatkan siapa saja di dalam kabinet itu merupakan kewenangan presiden. Kalau di parpol di PAN hak untuk menempatkan kadernya nanti di eksekutif atau di tempat manapun ada di tangan ketum, Bang Zulhas dalam hal ini," tandas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini.