Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (15/6/2022).
Seiring berembusnya isu reshuffle, muncul kabar Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan jatah menteri jika perombakan benar-benar terjadi.
Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eddy Soeparno, mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Hal ini disampaikan Eddy untuk menanggapi kabar berembus yang mengatakan PAN akan dapat jatah kursi.
"Kami melihat bahwa hal ini merupakan kembali lagi hak prerogatif Presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan Presiden," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022), dilansir Tribunnews.com.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat Lagi: Sosok Nama Besar akan Tersingkir & Menteri Dilarang Bepergian
Baca juga: Elite PKB Dengar Ada Reshuffle Kabinet Rabu Pekan Ini
Sebagai partai politik terakhir yang bergabung dengan koalisi Jokowi dan Maruf Amin, Eddy menyatakan PAN akan terus mendukung hingga masa jabatan Presiden dan Wapres berakhir pada 2024 mendatang.
"PAN dalam hal ini perlu saya tegaskan adalah partai pendukung pemerintah dan kami sudah berkomitmen dari awal untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin sampai dengan 2024 sesuai dengan masa jabatan presiden dan wapres," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Golongan Karya (Golkar) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, siap bekerja sama dengan siapapun, termasuk PAN, jika memang esok akan dilakukan reshuffle.
Ia juga tak mempermasalahkan jika jatah kursi Golkar berkurang dengan masuknya PAN ke dalam kabinet.
“Dengan semua pun siap. Kalau di luar kabinet, siap pasti,” kata Airlangga usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/6/2022), dilansir Tribunnews.com.
“(Intinya) Kita siap bekerja dengan seluruh kabinet,” tandasnya.
Seperti diketahui, Golkar dan PAN bersama PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu jelang Pilpres 2024.
PKB Berharap Reshuffle Tak Menambah Beban
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menanggapi soal isu reshuffle kabinet.
Ia sendiri mengaku mendengar kabar Presiden bakal merombak kabinet pada Rabu (15/6/2022).
Baca juga: Isu Reshuffle 15 Juni 2022, Sekjen Nasdem Johnny Plate Bilang Begini
Baca juga: Berhembus Bakal Ada Reshuffle Kabinet, PAN Dalam Posisi Menunggu
"Ya terdengar itu (reshuffle) dan 15 Juni itu Rabu pon ya biasanya ada itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022), dilansir Tribunnews.com.
Jika benar dilakukan reshuffle, Jazilul berharap hal tersebut tak akan menambah beban pemerintah.
Pasalnya, ujar Jazilul, setiap reshuffle pasti akan berdampak pada ritme kerja para menteri.
"Kami berharap agar reshuffle ini tidak menambah beban, karena kan pasti namanya reshuffle itu kan ada dampaknya buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti," tuturnya.
Diketahui, Presiden Jokowi sendiri enggan berkomentar terkait isu reshuffle yang kencang berembus.
Saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022), ia menjawab singkat pihaknya belum akan melakukan reshuffle.
"Belum, belum," ujarnya, dilansir Tribunnews.com.
Publik Setuju Reshuffle Kabinet Versi Charta Politika
Di tengah berembusnya isu reshuffle, mayoritas publik ternyata setuju jika dilakukan perombakan kabinet.
Hal ini diketahui lewat hasil survei Charta Politika yang dirilis pada Senin (13/6/2022).
Baca juga: Suharso soal Isu Reshuffle Kabinet: Lebih Bagus Saya Enggak Tahu
Baca juga: Eddy Soeparno: PAN Pendukung Pemerintah Jokowi, Tapi Soal Reshuffle Itu Hak Prerogatif Presiden
Dalam survei bertajuk 'Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral pasca Rakernas Projo', sebanyak 63,1 persen responden menyatakan setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap menteri kabinet Indonesia Maju.
"Ketika kita uji lebih lanjut bahkan 63,1 persen menyatakan setuju dilakukan reshuffle."
"Nah isu ini menjadi menarik menurut saya mendengarnya isu dalam beberapa hari ke depan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, saat menyampaikan hasil temuannya secara daring, Senin.
Angka tersebut, kata Yunarto, menciptakan jarak atau gap antara nilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan penilaian publik terhadap para menteri.
Di mana dalam hasil survei tersebut ada sekitar 68 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Maruf, namun hanya 53,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja menteri.
"Artinya ada suatu yang salah. Ketika gap nya menjadi sangat besar tingkat kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan terhadap menteri," ucap Yunarto.
"Padahal menteri kita tahu adalah orang yang dianggap dan menjalankan pemerintahan tersebut," sambungnya.
Sedangkan dari hasil survei tersebut didapati hasil hanya ada 24,3 persen publik yang tidak setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Dari hasil tersebut, maka bisa dijadikan hipotesa jika reshuffle benar dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Hal itu berpotensi akan menjadi faktor pendorong atau pemboosting naiknya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf mendatang.
"Dengan catatan memang reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja," kata Yunarto.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Survei Charta Politika: 63,1 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Menteri di Kabinet
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam/Taufik Ismail/Rizki Sandi Saputra)