Laporan wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa demo yang baru saja datang ke kawasan Gedung DPR, Senayan, Rabu (15/6/2022), langsung rusuh.

Pendemo dari kelompok buruh tersebut saling dorong dengan pihak aparat di depan pagar kawat berduri.

Semua bermula ketika seorang orator aksi memprotes kenapa ada pagar kawat berduri di depan gerbang DPR.

Dalam orasinya ia tampak berteriak agar aparat langsung menyingkirkan pagar kawat berduri tersebut.

"Apa-apaan ini kawat berduri? Biasanya tidak ada kawat seperti ini," ujar si orator.

Baca juga: Bakal Geruduk DPR, Massa Buruh Mulai Berkumpul di Gedung TVRI

Baca juga: Amankan Demo Buruh, Polres Metro Jakarta Pusat Turunkan 3.320 Personel Gabungan

Namun, situasi semakin runyam. Entah siapa yang memulai, massa demo dan aparat pun saling dorong di dekat pagar kawat berduri.

Tampak beberapa aparat terdorong dan terjatuh hingga terkena kawat berduri.

Kericuhan sempat berlangsung beberapa saat, pihak aparat coba mengamankan pihak-pihak massa demo yang semakin tak terkendali.

Situasi mulai kondusif ketika rombongan massa demo lainnya mulai menyusul dan datang ke kawasan DPR bersama Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

"Semua harap tenang. Kita harus kondusif. Saya Presiden Partai Buruh, Said Iqbal," ujarnya menggunakan pengeras suara. 

Baca juga: Polda Metro Jaya Imbau Massa Buruh Tertib Sampaikan Aksi di Depan Gedung DPR

Sebelumnya, sebanyak kurang lebih 10 ribu buruh yang tergabung dalam Partai Buruh menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI, Rabu (15/6/2022).

Said mengatakan, aksi ini juga digelar secara serentak di beberapa kota-kota industri di seluruh Indonesia.

"Aksi ini juga serempak dilakukan pada tanggal yang sama di beberapa kota-kota industri," ujarnya.

Beberapa kota industri tersebut, yakni Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan kota industri lainnya.

Adapun beberapa tuntutan buruh, di antaranya:

1. Tolak revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP);

2. Tolak omnibus law UU Cipta Kerja;

3. Tolak masa kampanye pemilu hanya 75 hari, tapi harus 9 bulan sesuai Undang-Undang;

4. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PPRT); dan

5. Tolak liberalisasi pertanian melalui World Trade Organization (WTO).