TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan penandatangan kerja sama (MoU) dengan Pemkab Temanggung dan Perum Perhutani.

Tujuannya untuk membangun Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di Desa Bansari Temanggung guna meningkatkan kesejahteraan eks narapidana teroris (Napiter) dan masyarakat sekitar.

Desa Bansari Temanggung akan dibangun KTN karena memiliki potensi besar di bidang ekonomi dan pariwisata.

Lokasi KTN Bansari Temanggung berada pada 1500 meter di atas permukaan laut dengan luas kurang lebih 10 hektar.

Saat ini lahan tersebut dikelola Perum Perhutani bersama dengan masyarakat sekitar.

Baca juga: Ada Agenda Terselubung, BNPT Ungkap Pola-pola Penyebaran Ideologi Khilafah oleh Khilafatul Muslimin

Dalam pelaksanaannya, KTN nantinya akan dikomandoi oleh Tim Sinergisitas antar Kementerian dan Lembaga.

“Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan masalah bangsa dapat ditangani secara sinergis oleh berbagai komponen bangsa yang saling mendukung dalam kegiatan pengembangan Kawasan Terpadu Nusantara," ujar Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Dedi Sambowo.

Menurut Dedi Sambowo kemandirian ekonomi memiliki nilai strategis dalam meredam paparan radikalisme.

Sampai saat ini masih ada beberapa dari masyarakat Indonesia yang terpapar dan siap untuk melakukan aksi teror.

“Pembangunan KTN dalam rangka melawan radikalisme ini tentunya tidak dapat dilakukan satu pihak namun perlu sinergi berbagai pihak,” tegas Dedi Sambowo.

Baca juga: BNPT Ungkap Densus 88 Tak Punya Perangkat Hukum untuk Tindak Pendukung Kebangkitan Khilafah

Jenderal bintang dua tersebut menegaskan pentingnya kesadaran setiap komponen bangsa untuk ikut memerangi kelompok pengganggu ideologi NKRI.

Kelompok penganggu ini menyebarkan paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.

“Mudah-mudahan kerja sama dengan instansi lain bisa diperkuat dengan keberadaan BNPT,” ujar Dedi.

Sementara itu, Bupati Temanggung, HM Al Khadzig menyatakan bahwa pendekatan kesejahteraan sangat strategis dalam program deradikalisasi.

Menurutnya pendekatan lunak seperti pendekatan kesejahteraan akan efektif dengan dibarengi edukasi bahaya terorisme.

“Tidak bisa dilakukan dengan hard power semata,” kata Bupati Temanggung.

Sementara itu Kepala Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Ir Agus Priantono, mendukung rencana pembangunan KTN.

Menurutnya KTN merupakan bukti hadirnya pemerintah dalam mereduksi paham radikal terorisme melalui strategi wadah kolaborasi demi menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman damai.

“Tujuannya sangat mulia untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai sehingga kami merasa wajib mendukung hal ini,” kata Agus Priantono, Kepala Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

Penandatanganan berlangsung Kamis (16/6/2022) di Temanggung.

Hadir dalam penandatanganan MoU adalah Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI Dedi Sambowo, SIP, Bupati Temanggung HM Al Khadzig, dan Kepala Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Ir Agus Priantono.