TRIBUNNEWS.COM - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi tanggapan soal pencekalan salah satu kadernya Mardani H Maming. 

Hasto menyatakan tim hukum PDIP saat ini sedang mengkaji dan mencermati kasus tersebut. 

Hasto juga menyebut, di kesempatan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah berpesan pada setiap kader PDIP untuk tidak meyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki saat ini. 

Baca juga: Gus Yahya Sebut Mardani Maming Harus Mundur dari Bendahara PBNU Jika Terbukti Bersalah

Baca juga: Selidik Kasus Korupsi, KPK Periksa Bendum PBNU Mardani Maming

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan arahan kepada para kepala/wakil kepala daerah PDIP seluruh Indonesia dalam Rakor di Sekolah Partai.

"Saya baru mendapat informasi dari tim media, tim hukum PDIP baru melakukan pengkajian akan hal tersebut," 

"Dan ketika kemarin di rakor bersama kepala daerah, ibu ketua umum mengingatkan agar setiap kader partai itu pada tanggung jawabnya untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan," 

"Sehingga saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut, karena masih perlu mempelajari masalah tersebut," kata Hasto, dikutip dari kanal YouTube Kompas Tv, Selasa (21/6/2022). 

Mardani Maming Diduga Terlibat Kasus Suap

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata belum membeberkan secara terperinci status mantan Bupati Tanah Bumbu itu. 

Namun, kasus yang menyeret nama Maming sudah masuk tahap penyidikan.

"Ya, intinya kalau sudah ada upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, itu kan di tahap penyidikan."

"Kalau sudah ada penggeledahan, penyitaan teman-teman tahu ya artinya sudah sprindik," kata Alex, Senin (20/6/2022), dilansir Tribunnews.com.

Pada Kamis (2/6/2022) lalu, KPK telah memeriksa Mardani Maming.

Setelah diperiksa, Mardani enggan menjawab saat ditanya terkait dugaan aliran uang hasil korupsi Rp89 miliar ke kantong pribadinya.

"Nanti biar ini yang jawab. Terima kasih," ucap Mardani kepada wartawan.

Kasus yang sedang diusut dan didalami KPK yakni diduga terkait suap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, beberapa waktu lalu, Mardani mengakui menandatangani penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Selain itu, dalam persidangan juga terungkap jika Mardani diduga menerima uang Rp89 miliar terkait pengurusan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Tentu itu informasi-informasi itu kan sekarang sedang didalami penyelidik, kan begitu. Tentu enggak hanya mendasarkan pada keterangan satu orang," kata Alex tempo lalu.

"Dari berbagai informasi entah dari persidangan atau dari keterangan saksi yang lain dalam perkara lain, mungkin ada sambungannya, tentu itu menjadi masukan buat teman-teman penyelidikan untuk melakukan pendalaman," ditambahkan Alex.

Dicegah ke Luar Negeri Selama 6 Bulan

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Maming dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Kini Mardani Maming dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.

"Betul (dicegah ke luar negeri)," ujar Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh, Senin (20/6/2022).

Ketika ditanya terkait status Mardani, Nursaleh menjawab Mardani Maming dicegah sebagai tersangka.

"Tersangka," kata Nursaleh.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Ilham Rian Pratama)