TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyerahkan dua draf Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Komisi III DPR RI. 

Dua draf RUU itu adalah RUU Pemasyarakatan dan revisi UU KUHP.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh. Sementara itu pemerintah diwakili Wamenkumham Edward OS Hiariej.

"Komisi III DPR RI menerima naskah RUU tentang KUHP dan RUU tentang permasyarakatan yang telah disempurnakan," kata Pangeran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Komisi III, kata Pangeran, akan membahas draf tersebut secara internal terlebih dahulu.

Termasuk 14 isu krusial dalam RKUHP yang disorot masyarakat.

Baca juga: RKUHP Matikan Demokrasi, Partai Buruh Serukan Perlawanan

"Komisi III DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan RUU tentang KUHP khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya," ujar Pangeran.

Sementara itu, Wamenkumham Edward OS Hiariej menyampaikan DPR akan melihat kembali penyempurnaan naskah RKUHP yang baru diberikan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah dan DPR tidak akan terburu-buru mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna.

"Yang jelas dia masuk prolegnas 2022, sampai 31 desember 2022. Masih ada waktu," kata Edward ditemui usai rapat.