Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergeming soal pengusutan dugaan gratifikasi Lili Pintauli Siregar.
Pihak komisi antikorupsi belum memberikan jawaban pasti apakah akan mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Lili dalam kasus etik MotoGP Mandalika, setelah sidang etik dinyatakan gugur karena Lili mundur.
Dalam keterangan tertulis, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri hanya menjelaskan perihal tugas Dewan Pengawas KPK berikut alasan sidang etik Lili dinyatakan gugur.
Ali menerangkan bahwa Dewas hanya mempunyai tugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK, bukan terkait tindak pidana.
Itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 B ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (UU KPK).
"Perlu kami luruskan, ranah tugas Dewas sudah sangat jelas yaitu bukan masalah dugaan pidana yang dilakukan insan KPK, namun dugaan pelanggaran etik," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (13/7/2022).
Ia pun mengungkapkan alasan Dewas tidak melanjutkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Lili karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.
Berdasarkan UU KPK, Dewas hanya bisa menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik setiap insan komisi yang berstatus aktif.
Baca juga: Dewas Akui Telah Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi MotoGP Lili Pintauli ke Pimpinan KPK
"Ketika sudah mundur sebagai pimpinan KPK, maka terperiksa bukan lagi menjadi subjek persidangan dimaksud," jelas Ali.
"Dugaan perbuatan dilakukan pasti pada saat terperiksa sebagai bagian dari KPK, namun sesuai ketentuan Pasal dimaksud sangat jelas bahwa ketika dilakukan persidangan terperiksa haruslah masih berstatus sebagai insan KPK. Baik itu pegawai, pimpinan, ataupun Dewas itu sendiri," imbuhnya.
Desakan Usut Gratifikasi
Sebelumnya, sejumlah pihak ramai-ramai mendesak agar dugaan penerimaan gratifikasi Lili berupa akomodasi hotel dan tiket menonton MotoGP Mandalika diusut penegak hukum termasuk KPK.
Pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti meminta KPK tidak bergeming terhadap dugaan gratifikasi yang diterima Lili dari PT Pertamina (Persero).
Ia menantang lembaga antirasuah untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
“Harusnya kalau KPK-nya masih baik, seharusnya dugaan gratifikasi bisa dikejar ke Pertamina yang memberikan ke LPS (Lili Pintauli Siregar). Jadi, masuk ranah pidana,” kata Bivitri.
“Tapi, ya, kita tahu sendiri, KPK akan cenderung melindungi mantan pimpinan, lagi pula ini menyentuh Pertamina, yang juga bisa diduga tidak mau diutak-atik oleh KPK,” tambahnya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berpendapat dihentikannya sidang etik tak serta merta membuat dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi Lili tidak diusut.
“Dewan Pengawas harus meneruskan bukti-bukti awal yang telah dimiliki kepada aparat penegak hukum jika ada dugaan kuat adanya gratifikasi yang dianggap suap,” kata Kurnia.
ICW, lanjut Kurnia, juga mendesak agar jajaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Polri dan bagian tindak pidana khusus Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Lili.
"Penting ditekankan bahwa seluruh delik korupsi di dalam UU Tipikor merupakan delik biasa, bukan aduan. Jadi, aparat penegak hukum bisa bergerak sendiri tanpa harus menunggu aduan atau laporan masyarakat," ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengungkapkan pihaknya sudah meneruskan penetapan sidang etik Lili berikut laporan dugaan gratifikasi ke pimpinan KPK.
"Sudah dikirim," kata Albertina, Rabu (13/7/2022).