Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati kelompok masyarakat yang melaporkan Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

PAN menganggap hal itu bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi.

"Kami tentu tidak bisa melarang. Justru, kami akan mempelajari laporan tersebut. Karena sejauh ini, kami sudah berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam kegiatan PAN di Lampung seperti yang dilaporkan," kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, kepada Tribunnews.com, Selasa (19/7/2022).

Adapun, Menteri Perdagangan Zulhas dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu.

Zulkifli Hasan mengkampanyekan anaknya saat membagikan minyak goreng murah.

Saleh meminta Bawaslu mencermati dengan baik dan hati-hati atas laporan tersebut.

Baca juga: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Ajak Platform Lokapasar Dukung Digitalisasi Sejuta Pedagang

Alasannya, kegiatan yang dilakukan Zulkifli Hasan murni agenda kepartaian yang sudah rutin digelar jauh sebelum menjadi Mendag.

"Dugaan dan tuduhan seperti ini adalah tidak benar. Sebab, kehadiran bang Zulhas di sana adalah sebagai Ketua Umum partai dan menggunakan fasilitas dan pembiayaan partai dan kader partai," ujarnya.

"Kegiatan PANsar murah adalah kegiatan yang sudah sering dilakukan sebelumnya di berbagai wilayah dan daerah. Kegiatan di Lampung itu sama saja dengan kegiatan sebelumnya," lanjutnya.

Baca juga: Hendri Satrio Sebut Mendag Zulkifli Hasan Manfaatkan Panggung Politik yang Diberikan Jokowi

Selain itu, dalam kegiatan tersebut disebutkan ada dugaan praktik politik uang.

Saleh menegaskan dugaan ini pun salah dan jauh dari kebenaran.

Sebab, kegiatan itu prinsip dasarnya adalah kegiatan sosial.

Baca juga: Langkah Jokowi Tegur Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Disebut Sudah Tepat

PAN memang memprogramkan bagaimana agar dapat berkontribusi langsung ke masyarakat.

Itu dilaksanakan sepanjang waktu dan sepanjang periode.

"Saya khawatir, jika kegiatan sosial begini dianggap salah, maka partai-partai lain pun akan terhalang untuk melakukan hal yang sama. Padahal, faktanya, hampir semua partai memiliki kegiatan sosial seperti ini," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.