Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi soal kader mereka sekaligus eks Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra yang mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.

Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo, mengatakan pihaknya menghargai kebebasan berpendapat kadernya, termasuk Surya Tjandra.

"Bro Surya Tjandra tentu memiliki kebebasan berpendapat sebagai pribadi," kata Ariyo dalam pesan yang diterima, Kamis (28/7/2022).

Ariyo menyebut Surya Tjandra sebagai sahabat di PSI

"Dia salah satu kader yang sangat mengerti nilai-nilai yang diperjuangkan PSI," kata dia.

Baca juga: Sosok Surya Tjandra, Politisi PSI yang Membelot Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Namun, Ariyo menegaskan bahwa PSI tetap konsisten dengan mekanisme rembuk rakyat sebagai cara menentukan Capres yang akan didukung.

"PSI konsisten menjadikan mekanisme rembuk rakyat sebagai cara menentukan capres yang akan didukung. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya," katanya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri ATR/BPN yang juga Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Tjandra menyatakan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden (capres) 2024.

Baca juga: Ikuti Jejak Sunny Tanuwidjaja, Politisi PSI Surya Tjandra Dukung Anies Lanjutkan Program Jokowi

Surya menilai Anies Baswedan memiliki kemampuan dan kapasitas.

Hal itu dilihat dari pengalaman Surya Tjandra saat menjabat Wakil Menteri ATR/BPN selama dua tahun.

"Jadi ya dari pilihan-pilihan yang ada memang kalau saya pribadi saya merasa Pak Anies, dari beberapa ini memang harus saya akui Pak Anies yang punya kemampuan punya kapasitas, dia buktikan pada saat dia kerja sebagai Gubernur DKI ya paling tidak, dan kalau ini bisa di-scale up Jakarta-1 bisa jadi Indonesia-1," kata Surya Tjandra dalam kanal Youtube Total Politik, Kamis (28/7/2022).

Surya Tjandra menegaskan bahwa presiden terpilih di 2024 harus bisa meneruskan program Jokowi.

Hal itu berlaku bagi siapa pun presidennya.