Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku jika partainya intens berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Kendati demikian, Ahmad mengatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan untuk berkoalisi.

"Kami juga harus mengakui hari ini agak lebih maju komunikasinya adalah PKS dan Demokrat yang agak intens berkomunikasi. Tapi belum ada kesepakatan untuk membangun koalisi," kata Ahmad seusai mendaftar partainya sebagai peserta Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (1/8/2022).

Ia menyebut, penentuan koalisi partainya pada Pilpres 2024 menjadi domain Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Itu urusan ketua umum (Surya Paloh)," ujarnya.

Ahmad menuturkan terkait tiga nama bakal calon presiden (Bacapres) NasDem hasil Rakernas juga merupakan kewenangan Surya Paloh.

Tiga nama yang dimaksud, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Andika Perkasa.

Menurut Ahmad, dari tiga nama Bacapres tersebut selanjutnya akan disampaikan oleh Surya Paloh kepada parpol yang nantinya berkoalisi dengan NasDem.

"Dari 3 nama itu diberikan kewenangan penuh pada ketua umum untuk menetapkan capres yang dianggap bisa diterima oleh semua kelompok termasuk Parpol-parpol itu," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Partai NasDem juga tengah menjajaki komunikasi dengan Parpol lain terkait koalisi.

"Kemudian NasDem coba bangun komunikasi politik dengan Parpol-parpol untuk kemudian dijajaki kemungkinan-kemungkinan untuk kita melakukan koalisi," ungkapnya.

Baca juga: Bangun Koalisi dengan NasDem dan Demokrat, PKS: Siapkan Perahu Dulu

Sebab terkait Pilpres 2024, kata dia, Partai NasDem harus berkoalisi dengan partai lain dikarenakan adanya persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen.

"Karena NasDem di Pemilu 2024 nanti tidak bisa mengusung sendiri, karena kami baru 10 persen lebih, untuk mensyaratkan 20 persen mau tidak mau kita bekerja sama," ungkapnya.

Siap bahas nama koalisi

Partai NasDem membenarkan bahwa pihaknya bersama PKS dan Demokrat akan membentuk tim kecil untuk pendalaman nama calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung.

"Kita akan ada pertemuan lagi dalam waktu dekat, tapi tidak sebesar alau kemarin itu kan rombongan besar-besaran, mungkin lebih tim kecil untuk mendalami itu," ujar Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Dia menambahkan bahwa dalam pertemuan NasDem dengan PKS dan Demokrat sebelumnya belum membahas nama.

"Masih melihat catatan tentang pemilu, kalau mau berkoalisi seperti apa, belum mengerucut. Mungkin pertemuan berikutnya baru bicara nama," kata Willy.

Di antara partai lain, diketahui baru NasDem yang telah mengumumkan tiga bakal capres untuk Pilpres 2024. Mereka yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa.

Willy menyebut bahwa nama-nama itu sudah disampaikan kepada Demokrat dan PKS.

"Jadi masih menyamakan frekuensi. Kalau ibarat di radio itu lagi muter-muter, lagi dicari mana yang presisi betul. Jadi belum mengerucut pada nama," tandas Willy.

Pernyataan Jubir Demokrat

Partai Nasional Demokrat (NasDem) disambangi oleh beberapa partai politik (parpol) seperti Partai Keadilan Sejehtera (PKS) dan Demokrat, dalam beberapa waktu terakhir. 

Diprediksi pertemuan ini bisa menjadi sebuah poros baru dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang.

Mungkinkah ini terwujud? Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara soal perkembangan koalisi yang melibatkan partai berlambang mercy tersebut.

"Di Partai Demokrat, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa dipanggil AHY, memimpin sendiri proses pembentukan Koalisi. Karena kewenangan untuk memutuskan Koalisi ada di Majelis Tinggi Partai (MTP), dimana Ketum AHY secara Ex Officio dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat juga adalah Wakil Ketua MTP," ujarnya kepada Tribunnews.com, Rabu (6/7/2022).

Ia menjelaskan, sehari-hari, dalam upaya membangun Koalisi ini, Ketua Umum dibantu oleh Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya yang juga ex officio sebagai anggota MTP.

Sehingga, menurut Herzaky, sikap dan pernyataan resmi Partai Demokrat terkait Koalisi hanyalah jika disampaikan secara langsung oleh Ketum AHY atau Sekjen Teuku Riefky, baik melalui konferensi pers, door stop, maupun rilis resmi yang kami sampaikan di sini.

Baca juga: Ajakan Demokrat Bentuk Koalisi Ibarat Mimpi di Siang Bolong, Partai Golkar: KIB Solid!

"Jika ada perubahan terkait hal itu, akan kami sampaikan kemudian."

Ia menambahkan, saat ini, Demokrat masih terus aktif membuka komunikasi dengan seluruh partai politik, dan memang ada komunikasi dengan beberapa partai politik yang komunikasinya sudah sangat intens.

"Seperti yang teman-teman ketahui bersama. Sudah ada perwakilan dari kami yang mengemban amanah bertemu secara intens dengan perwakilan beberapa parpol itu, untuk mengarah kepada mutual trust dan kesepakatan koalisi," katanya.