Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, LABUAN BAJO - Kenaikan tarif baru di Pulau Komodo dan Pulau Padar Labuan Bajo direspons aksi unjuk rasa. Ratusan aparat keamanan dikerahkan ke Labuan Bajo.
Informasi yang didapat redaksi menyebutkan, sebanyak 914 orang aparat keamanan dikirim ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Pulau Flores guna mengamankan situasi saat pemberlakuan tarif baru Rp 3,75 juta di Pulau Komodo dan Padar di Taman Nasional Komodo (TNK) mulai 1 Agustus 2022.
Aparat kemanan gabungan dari TNI/Polri, dan Polisi Pamong Praja bersiaga di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
"Jumlah personil yang disiagakan sebanyak 914 personil gabungan yang terdiri dari personil Polri, TNI dan Polisi Pamong Praja (Pol PP). Di antara 914 personil terdapat 427 personil Polri yang dikirim atau BKO ke Polres Manggarai Barat dari Polda NTT," kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandy, seperti dikutip dari Tribun Flores, Rabu (3/8/2022).
Arya merinci dari 427 personil BKO tersebut, terdapat 113 personil Brimob dan 202 personil dari Direktorat Samapta Polda NTT.
Ada juga BKO dari tiga polres lainnya di daratan Flores seperti Polres Manggarai Timur, Polres Ngada dan Polres Manggarai. Semua personil BKO telah berada di Labuan Bajo sejak Senin pagi.
Dia melanjutkan, disamping personil BKO, Polres Manggarai Barat juga menyiagakan 237 Personil yang ditambah bantuan dari TNI sebanyak 210 personil dan Polisi Pamong Praja sebanyak 40 orang.
Secara keseluruhan, personil gabungan yang dikerahkan sebangak 914 personil.
Aparat melakukan pengamanan di Labuan Bajo pasca kenaikan biaya masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, serta aksi mogok massal pelaku pariwisata dan asosiasi wisata di Manggarai Barat.
Menurut Arya, penebalan pasukan dengan menyiagakan hampir seribu personil gabungan karena adanya ancaman dari kelompok tertentu.
Baca juga: 2 dari 3 Demonstran Penolak Kenaikan Harga Tiket Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Bebas Sore Ini
"Itu awalnya ada ancaman, itu bahwa mereka akan melakukan kekerasan terhadap pelaku pariwisata yang membuka, bahkan sampai (ada ancaman) akan dibakar sehingga itu kita antisipasi," ujarnya.
Dia menyebutkan personil yang diBKO-kan ditempatkan di obyek-obyek vital yang berada di Labuan Bajo.
"Obyek-obyek vital termasuk bandara, tempat wisata, tempat penyeberangan ke Pulau Komodo," ungkapnya.
Sebagai informasi, pasca Pemerintah menaikan tarif ke pulau Komodo dan Padar, pelaku pariwisata dan asosiasi wisata di Labuan Bajo menggelar aksi protes.
Ketidaksepakatan harga itu disusul dengan aksi mogok oleh sejumlah pelaku wisata di tempat itu.
Adapun saat aksi mogok massal, Polisi menangkap sejumlah orang. Kepolisian beralasan penangkapan dipicu ada anacaman yang menggangu kenyamanan wisatawan hingga objek vital. Saat ini satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
DPRD NTT
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dinilai telah melakukan monopoli bisnis terkait kebijakan tarif baru wisata ke Taman Nasional (TN) Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT Yohanes Rumat. Dia menjelaskan hasil penelusurannya, menyebut Pemprov NTT sengaja menciptakan sistem bisnis yang mengharuskan wisatawan membayar dengan harga tinggi.
Padahal saat melihat paket yang ditawarkan PT Flobamor selaku badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov NTT, tidak jauh berbeda dengan paket yang ditawarkan agen perjalanan di Labuan Bajo.
Kemudian, para agen travel lokal didorong untuk bergabung dengan sistem keanggotaan dan diatur perusahaan daerah PT Flobamor.
Di sisi lain, para pelaku wisata di Labuan Bajo berbisnis dengan sistem pasar bebas yang sangat tergantung pada kemampuan wisatawan.
"Sedangkan perusahaan daerah Flobamor seperti memaksakan kehendak bahwa tarif tinggi yang dipasang itulah yang harus dibayar wisatawan," ujar Yohanes, Selasa (2/8/2022), dikutip dari Antara.
Yohanes menambahkan, perbedaan harga yang tinggi membuat Pemprov NTT sengaja ingin memonopoli pariwisata. Ini, katanya, tidak adil bagi para pelaku wisata yang menentang kebijakan itu.
Ia berharap Pemprov NTT juga menghargai aspirasi yang disampaikan para pelaku wisata di Labuan Bajo, sehingga bisa bersama-sama mencari solusi terbaik yang diterima semua pihak.
19 Organisasi Pelaku Wisata Kini Dukung Kenaikan Tarif
19 organisasi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) kini mendukung kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo Labuan Bajo.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Formapp Mabar mengatakan sikap itu diambil demi menjaga situasi kondusif di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Baca juga: 2 dari 3 Demonstran Penolak Kenaikan Harga Tiket Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Bebas Sore Ini
Formapp Mabar sempat menolak keras hingga mogok kerja atas kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,75 juta.
Formapp kini menyatakan sikap mendukung pemerintah memberlakukan kebijakan itu
Dikutip dari akun YouTube Ranggu TV dan di-posting kembali oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat melalui akun instagramnya, @ViktorBungtiluLaiskodat, pernyataan sikap dukungan itu disampaikan Ketua Formapp, Rafael Todowela.
Pernyataan disampaikan di sebuah tempat di Labuan Bajo, Mabar.
Adapun pernyataan sikap yang disampaikan Rafael adalah:
1. Kami pelaku asosiasi wisata Manggarai Barat yang tergabung dalam Formapp Mabar mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan tarif oleh PT Flobamor senilai Rp 3, 75 juta.
2. Menjaga Kamtibmas di Labuan Bajo Manggarai Barat
3. Mencabut kesepakatan bersama 30 Juli 2022 oleh pelaku wisata dan memulai kembali aktivitas per tanggal 3 Agustus 2022.
Baca juga: Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Naik Jadi Rp 3,75 Juta, Dasar Hukumnya Dipertanyakan
4. Melakukan pengawasan independen kepada PT Flobamor dan mengevaluasi tiap tahun apabila kondisinya ini tidak sesuai kondisi masyarakat di Manggarai Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun," kata Rafael menyebut pernyataan itu dibuat Rabu 3 Agustus 2022.
Kepada masyarakat di Mabar dan umumnya, ia menyampaikan permohonan maaf.
Dia menyebut, video dan narasi yang bertebaran di media sosial telah membuat kondisi di Labuan Bajo tidak kondusif.
Baca juga: Belum Ada Dasar Hukumnya, Tarif Masuk Taman Nasional Komodo Rp 3,750 Juta Diminta Dibatalkan
"Pada kesempatan ini saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, TNI/Polri yang menyebabkan suasana seperti ada kegentingan," sebutnya.
Sebelumnya, Formapp Mabar melakukan aksi mogok masal menyoali kebijakan tarif baru itu. Rafael selaku ketua Formapp disebut sempat ditangkap aparat keamanan saat aksi mogok hari pertama di 1 Agustus 2022.
Informasi yang dihimpun, aksi mogok pelaku wisata direncanakan berlangsung hingga akhir Agustus 2022.
Sumber: Tribun Flores