Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat dengan konsep Indonesia sentris, yaitu pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
Tidak hanya terfokus di Jawa, melainkan merata di seluruh Indonesia.
Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, upaya pemerintah tersebut sudah sesuai dengan amanat konstitusi dan saat ini sudah berjalan.
Tujuannya, untuk keseimbangan pembangunan di Indonesia.
"Memang perlu adanya keseimbangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa karena selama ini kan terkonsentrasi di Indonesia bagian barat, untuk bagian tengah dan timur masih kurang," kata Trubus, saat dihubungi, Selasa (16/8/2022).
Menurut Trubus, ke depan arah pembangunan perlu lebih difokuskan ke wilayah Indonesia timur, dalam rangka terwujudnya suatu kesejahteraan menurut konstitusi.
"Jadi saya melihat justru upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya sudah berjalan,” ujarnya.
Trubus menilai, baru kali ini gagasan Indonesia sentris itu dijalankan, meskipun biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau sampai ke pelosok negeri tidak murah, namun hal itu tetap akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Baca juga: Koalisi Indonesia Bersatu Diprediksi Bakal Usung Capres yang Mengedepankan Gagasan
“Selama ini memang Presiden Jokowi menginginkan ada fokus yang lebih baik, tapi persoalannya adalah ketika orientasi pembangunan di (Indonesia) timur ini kan biayanya lebih besar karena kemudian persoalan-persoalan di segi penduduknya yang jarang juga," katanya.
Selain itu, Trubus juga menekankan tidak hanya pembangunan dari segi fisik saja, tetapi harus diperhatikan juga mengenai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Meski pembangunan terus digalakkan, Trubus meminta agar alam di wilayah Indonesia timur yang relatif masih hijau untuk tetap dijaga kelestariannya.
"Mau tidak mau SDM-nya kan perlu direformasi perlu di-upgrade itu masalahnya, jadi memang pembangunan Indonesia timur ini diperlukan tapi perlu diingat bahwa ketika pembangunan di Indonesia timur itu banyak lingkungan yang rusak dampak buruknya itu lingkungan itu rusak," tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Burhanuddin mengamini masifnya pembangunan infrastruktur di era Jokowi.
Dinilai telah menciptakan kebermanfaatan dalam kehidupan masyarakat.
Burhanuddin mengatakan pembangunan infrastruktur yang digalakkan Jokowi telah menyentuh hingga tingkat desa-desa. Kondisi demikian, dia menilai, menjadi satu hal yang begitu positif dalam mendorong kemajuan untuk bangsa di masa depan.
"Kalau segi pembangunan, beliau (Jokowi) adil. Karena beliau sudah memeratakan konsep-konsep pembangunan sampai ke pelosok Tanah Air," kata Burhanuddin.
Ia menyampaikan, gagasan pembangunan Indonesia Sentris yang diterapkan Presiden Jokowi juga menjadi wujud nyata dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantaran pembangunan dilakukan mulai dari perkotaan hingga pedesaan.
Padahal sebelumnya, kata Burhanuddin, terdapat banyak daerah yang belum tersentuh dengan program pembangunan pemerintah.
Namun berbeda, kata dia, kepemimpinan Jokowi menghadirkan perubahan dengan gencar merealisasikan berbagai pembangunan infrastruktur.
Sinergitas pemerintah pusat dengan daerah, lanjut dia, terjalin begitu apik langkah konkret terus dihadirkan demi menimbulkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Serta dengan itu dapat menciptakan keadilan di tengah kehidupan masyarakat tanpa terkecuali.
"Kalau dari sisi keadilan, pemerataan pembangunan infrastruktur itu adil," ucap Burhanuddin.
Diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi terus mempercepat beberapa pembangunan infrastruktur dengan ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Secara rinci, proyek-proyek tersebut meliputi konektivitas jalan dan jembatan, bendungan, pengolahan sampah hingga pembangunan pipa gas.