Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dialog B20-G20 antara para menteri negara-negara G20 dan pemangku kebijakan yang membahas rekomendasi kebijakan dari Integrity and Compliance Task Force (I&C TF) telah sukses diselenggarakan.
Haryanto T Budiman, Chair of I&C TF mengatakan saat ini Indonesia masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan integritas seperti perdagangan gelap, pelanggaran HAM, penipuan pajak, korupsi, pencucian uang hingga pendanaan teroris masih menjadi persoalan global bersama.
“Terkait hal itu, saat ini investor global menginvestasikan dana pada sektor bisnis yang peduli pada aspek keberlanjutan dan mempunyai dampak langsung pada lingkungan, sosial dan tata kelola yang bersih. Artinya, badan usaha tidak hanya bicara soal keuntungan atau profit, tapi juga pemenuhan etika sosial,” ujarnya, Kamis (18/8/2022).
I&C TF telah merumuskan empat rekomendasi. Pertama, mempromosikan tata kelola yang berkelanjutan dalam bisnis untuk mendukung inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG).
Kedua, mendorong aksi kolektif untuk mengurangi risiko integritas. Ketiga, menumbuhkan tindakan perlawanan yang tangkas untuk memerangi risiko pencucian uang/pendanaan teroris dan keempat, memperkuat tata kelola untuk mengurangi risiko kejahatan siber yang semakin meningkat.
Baca juga: B20 Indonesia Antisipasi Disrupsi Pandemi Covid-19 Ke Sektor Pendidikan Dan Ketenagakerjaan
“I&C TF menekankan pada rekomendasi kebijakan integritas anti-korupsi, anti-pencucian uang, anti-terorisme dan pelayanan pemerintahan serta bisnis yang berintegritas terutama di era digital yang harus melindungi hak-hak privasi dari kejahatan siber,” ujarnya.
Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani dalam sambutannya mengatakan forum ini merupakan sarana mengomunikasikan kembali rekomendasi kebijakan yang sudah dirumuskan B20 I&C TF untuk dibawa ke KTT G20.
Shinta menambahkan, fokus pada profit kinik tidak lagi bisa menjadi satu-satunya ukuran bagi kesuksesan praktik bisnis. Dunia sepakat, entitas bisnis harus mengadopsi prinsip ESG dengan baik demi keberlanjutan usaha di masa depan.
B20 Indonesia berkomitmen mendorong pelaku bisnis tanah air dan global agar mengembangkan dan mengadopsi praktik-praktik bisnis dan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas.
Shinta menjelaskan, ada empat bidang fokus utama I&C TF untuk menggemakan pesan-pesan utama yang serupa dengan task force lainnyamengenai literasi keamanan siber dan penerapan ESG.
Shinta juga menegaskan, rekomendasi kebijakan dari I&C TF akan mendorong realisasi legacy B20 Indonesia.
Dalam percepatan transisi hijau, B20 menjalankan dua legacy yakni Carbon Center of Excellence yang akan membantu bisnis memahami dan menavigasi topik perdagangan
karbon melalui pusat pengetahuan dan pusat berbagi praktik.
Sementara Global Blended Finance Alliance akan membantu menghubungkan pemilik proyek hijau dengan calon investor untuk membantu pendanaan proyek.
“Rekomendasi I&C TF juga memperkuat tata kelola guna mengurangi risiko kejahatan dunia maya pada implementasi program warisan layanan kesehatan B20, yakni sebuah sistem pemantauan patogen global digital yang ‘Always-On’ serta kampanye Global ‘One Shot’. Legacy ini mendorong transformasi digital layanan kesehatan, utamanya soal keamanan riwayat data pasien,” kata Shinta.
Kebijakan pemerintah melalui G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga sejalan dengan rekomendasi I&C TF, terutama rekomendasi kedua tentang pembinaan tindakan kolektif untuk mengurangi risiko integritas.
Baca juga: Hadapi Tantangan Zaman, G20 Susun Skills Strategy
Di kesempatan berbeda, Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, menjelaskan inovasi praktik pembangunan berkelanjutan, transparan, berintegritas dan bisnis yang jauh dari praktik kecurangan akan mempercepat pemulihan ekonomi.
Hal itu juga akan membuat pondasi yang kuat bagi tata kelola dunia yang lebih adil baik itu secara ekonomi maupun sosial.
Dia menjelaskan, di dunia yang maju secara digital, integritas dan kepatuhan dalam bisnis memainkan peran penting dalam pertumbuhan mereka, karena reputasi dapat dibuat atau dihancurkan dalam hitungan detik.
Sayangnya, kerusakan reputasi bukan satu-satunya ancaman yang dihadapi bisnis karena kurangnya integritas. "Risiko pelanggaran peraturan dari praktik bisnis yang tidak bermoral membuat kita terkena denda dan hukuman lainnya,” ujar Arsjad.
Arsjad menambahkan, untuk menciptakan dunia yang inklusif dan berkelanjutan, salah satu kuncinya adalah upaya kolaboratif antara sektor publik dan swasta. Rekomendasi kebijakan I&C TF memungkinkan praktik integritas bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu bisnis untuk menumbuhkan kepercayaan publik, serta membangun modal keuangan dan reputasi mereka.
Dialog ini dihadiri pula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud M. D. dan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury.
Dalam pidatonya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan perekonomian Indonesia tetap tangguh dalam berbagai dinamika global yang ada. Ini menunjukkan bahwa prospek pemulihan ekonomi di Indonesia memberikan optimisme tersendiri bagi investor asing.
Menko Polhukam, Mahfud M. D., dalam sambutannya menyoroti mengenai upaya pemerintah Indonesia memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme demi menciptakan iklim usaha dan proses bisnis yang bertanggung jawab dan transparan.
Mahfud berharap, dialog B20-G20 ini dapat mendorong transparansi dan integritas dalam praktik bisnis serta meningkatkan kerja sama yang lebih erat dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengatakan kementeriannya telah memulai transformasi dengan berfokus pada beberapa hal termasuk integritas, tata kelola, serta mengimplementasikan ESG untuk diterapkan di seluruh BUMN.