TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Supaya penegakan hukum terus berkeadilan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mendorong Komisi Yudisial (KY) mengoptimalkan tugas dalam mengawasi para hakim.

Hal ini Mahfud MD sampaikan saat jadi keynote speaker dalam seminar yang berlangsung di Auditorium Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Rabu (24/8/2022). 

Mahfud MD menilai pengawas KY terhadap para hakim masih belum optimal.

Masih banyak hakim, seperti kata Mahfud MD, melakukan kenakalan atau menyelewengkan kewenangan dalam menegakkan keadilan. 

Sehingga Mahfud MD mengingatkan agar KY memastikan kondisi internal kelembagaan tersebut menjadi solid, berintegritas, jujur, transparan, dan tidak tercela.

"Saya tahu ada usaha-usaha yang sudah keras dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial. Ini kami hargai, tapi sekarang ini perlu disadari bahwa usaha yang optimal lagi diperlukan KY," kata Mahfud MD.

Baca juga: KY Rekomendasi 2 Hakim PN Rangkasbitung Pemakai Narkoba Jenis Sabu Dipecat Tidak Hormat

Dia juga menjelaskan setiap insan KY harus memiliki nilai integritas, kejujuran, disiplin, transparansi, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta wewenang, dengan didukung oleh peraturan yang menjadi dasar tindakan, perbuatan, atau pengambilan keputusan.

Sehingga KY dapat menjalankan tugas dan wewenang secara baik, sehingga mampu mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih dan berwibawa.

"Jagalah martabat ini. Kembalilah ke khittah bahwa KY itu dibangun untuk menjaga martabat dan keluhuran para hakim sehingga peradilan kita itu berwibawa," tegas Mahfud MD. 

Baca juga: Kasus Suap Rp 1,3 M, KY Proses Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Itong yang Jadi Tersangka KPK

Mahfud MD hadir sebagai pembicara dalam seminar yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-17 KY. 

Dalam kesempatan yang sama juga turut hadir Wakil Ketua MPR 2019-2024 Arsul Sani, Rektor Universitas Andalas Padang, Yuliandri, Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, dan Wakil Ketu Mahkamah Agung (MA) RI Bidang Non Yudisial, Sunarto.