TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menduga ada mafia oligarki di balik rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, terutama Solar.

"Jangan-jangan industri Besar selama ini peminum BBM bersubsdi melalui oligarki ikut bermain dalam pengambilan keputusan, agar tetap bisa minum Solar dengan harga Rp 5.150, bukan Rp 21.000 per liter," ujar Fahmy dalam keterangannya, Senin (29/8/2022).

Menurutnya, jika pemerintah menaikkan harga Solar subsidi menjadi Rp 8.500 pun, masih lebih menguntungkan bagi industri sekitar Rp 13.000.

"Kalau benar oligarki di balik keputusan menaikkan harga BBM Subsidi, hanya satu kata, lawan," katanya.

Diketahui, klaim Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang kenaikan BBM subsidi ternyata hingga akhir pekan kemarin tidak terbukti.

"Hanya, pernyataan itu menimbulkan gonjang-ganjing yang menyulut kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sebelum harga BBM subsidi dinaikkan. Kehebohan juga menyulut panic buying yang menyebabkan kelangkaan Pertalite dan Solar di beberapa SPBU," tutur Fahmy.

Adapun pemerintah sesungguhnya sudah mengajukan tiga opsi, yakni penambahan subsidi, menaikkan harga BBM subsidi, dan pembatasan BBM subsidi.

Opsi penambahan subsidi dinilainya sudah mustahil dilakukan, lantaran pemerintah sudah mengunci dana subsidi di Rp 502,4 triliun.

Sementara, opsi menaikkan harga BBM subsidi, pertaruhannya terhadap momentum ekonomi dan menambah beban rakyat miskin terlalu besar.

Dengan demikian, satu-satunya opsi tersisa adalah pembatasan BBM subsidi, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani melansir data bahwa sekira 70 persen subsidi Peretalite dan 90 persen subsidi Solar salah sasaran.

"Dari total subsidi Pertalite dan Solar yang salah sasaran selama ini sebesar Rp 198 triliun, suatu jumlah yang amat besar bagi APBN."

"Kalau pembatasan subsidi BBM berhasil dilakukan, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi."

"Tapi pemerintah cenderung memilih opsi naikkan harga BBM subsidi yang konon akan diputuskan 1 September 2022," pungkas Fahmy.(*)