Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, MAMUJU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi seluruh pihak yang berperan atas terselenggaranya Festival Sandeq, mulai dari jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Pemerintah Kabupaten Mamuju, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar.

Menurutnya, Festival Sandeq menjadi event besar dan tradisi tahunan yang menginspirasi tidak hanya bagi masyarakat Sulbar, tetapi juga bagi masyarakat seluruh Indonesia.

Malam Pelepasan Sandeq dilaksanakan di Pantai Manakarra, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Sabtu (3/9/2022).

“Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, Bupati Mamuju, rekan-rekan Forkopimda yang telah memberikan dorongan yang luar biasa. Tanpa kekompakan ini, kebersamaan ini, kegiatan ini tidak akan pernah terlaksana,” kata Mendagri dalam keterangannya.

Festival Sandeq merupakan lomba perahu tradisional masyarakat Sulbar yang disebut Sandeq, yaitu sebuah perahu layar bercadik yang menjadi warisan leluhur masyarakat Mandar.

Baca juga: Kontras, ICW, dan Perludem Minta Mendagri Tito Karnavian Jalankan Tindakan Korektif Ombudsman

Untuk diketahui, Festival Sandeq ini sempat berhenti selama dua tahun akibat pandemi Covid-19.

Mendagri pun berharap, melalui penyelenggaraan event ini hubungan antarpemerintah daerah setempat menjadi semakin kompak.

Begitu pula dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Sulbar.

“Kehadiran saya di sini adalah bentuk penghormatan yang sangat tinggi dari pemerintah pusat, mewakili pemerintah pusat kepada masyarakat Sulawesi Barat yang memiliki tradisi yang sangat luar biasa, yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang bahari,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri Jelaskan Syarat Agar Provinsi Baru di Papua Bisa Ikut Pemilu 2024

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengapresiasi tema yang diangkat dalam Festival Sandeq 2022, yaitu “Indonesia Mendukung IKN”.

Menurutnya, perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan memberi keuntungan pada Sulbar, baik dalam hal pelayanan administrasi maupun bidang lainnya.

Karena itu, perpindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim) perlu didukung oleh semua pihak, terutama oleh daerah yang berdekatan secara wilayah.

Baca juga: Mendagri Belum Terima Masukan soal Sosok Pj Gubernur DKI Pengganti Anies, Ini Alasannya

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu 6 provinsi dan 41 kabupaten/kota di Pulau Sulawesi dan Kalimantan menandatangani pakta komitmen terkait dukungan percepatan pembangunan IKN.

Adapun 41 daerah pada 6 provinsi ini juga menjadi penyangga kebutuhan pembangunan IKN, di antaranya Sulbar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kaltim, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

“Dukungan ini sangat berarti untuk melanjutkan misi membangun IKN di Kalimantan Timur. Kenapa? Sekali lagi, karena 6 provinsi ini, 41 kabupaten/kota ini pasti akan diuntungkan dengan kedekatannya dengan ibu kota,” kata Tito.