TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah melakukan penghematan anggaran sebelum mengambil kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Diketahui pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, Sabtu (3/9/2022) siang.

Harga BBM jenis pertalite yang awalnya Rp 7.650 per liter kini menjadi Rp 10 ribu per liter.

Kemudian, untuk BBM jenis Solar subsidi yang awalnya Rp 5.150 kini menjadi Rp 6.800 per liter.

Tak hanya BBM bersubsidi BBM nonsubsidi juga mengalami penyesuaian harga.

Pertamax nonsubsidi awalnya Rp 12.500 per liter kini menjadi Rp 14.500 per liter.

Baca juga: Rencana Demo Besar-besaran Protes Kenaikan Harga BBM, BIN: Demo Silakan Tapi Jangan Anarkis  

Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis sekilgus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan kenaikan harga BBM tersebut akan berimbas terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.

Untuk itu, pihaknya menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM.

Alasannya, kenaikan harga BBM akan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih sulit.

"Tidak ada upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan," kata Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan yang diterima, Minggu (4/9/2022).

Baca juga: Harga BBM Subsidi Naik, Pedagang Bensin Eceran Rela Ambil Untung Sedikit Demi Tetap Jualan

Lanjut dia, para pejabat dan aparat pemerintah pun memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat.

"Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah," ujarnya.

Selain itu, menurut Herzaki, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun.

Tentu saja hal itu mengundang pertanyaan dari masyarakat.

Baca juga: Buruh akan Gelar Demo Besar-besaran pada 6 September, Tolak Kenaikan Harga BBM

"Lalu, uangnya sekarang kemana?" ucapnya.

Menurut Herzaki, kenaikan harga BBM saat ini membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit.

"Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat Pemerintah," katanya. (*)