TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  Abdullah Azwar Anas mendorong setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki sasaran kinerja yang jelas.

Termasuk, bagaimana masing-masing ASN harus bertanggung jawab atas target yang ditetapkan oleh organisasinya. 

Karena ada sebagian ASN datang ke kantor, tetapi tidak tahu apa yang mau dia kerjakan.

Hal itu disampaikan Menteri Azwar saat ditemui di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

"Ini masalahnya ada sebagian orang datang ke kantor nggak ngerti apa yang mau dikerjain."

"Tugas kita adalah mendorong untuk semua pihak, untuk mendorong agar ASN kita tahu mengerjakan apa dan selanjutnya," tegas Menteri Azwar.

Pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode ini juga fokus terhadap digitalisasi di semua lini pemerintahan.

Baginya, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. 

Menteri Anas mengungkapkan ada pola pikir yang berpendapat bahwa mengurus perizinan di pelayanan pemerintah lebih rumit daripada mengurus urusan sektor swasta yang bisa diselesaikan dengan smartphone.

Ia melihat beberapa daerah sudah mulai menerapkan sistem digital, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. 

Setiap kepala desa di Banyuwangi, bisa melakukan tanda tangan secara elektronik melalui gawainya dari mana pun, tidak lagi harus ke kantor dengan setumpuk berkas. 

Daerah yang sudah menerapkan sistem ini bisa menularkan inovasinya ke daerah lain yang sedang berkembang. 

“Kedepannya ada Indonesia in your hand. Tugas reformasi birokrasi ini meratakan agar semua bisa berjalan dengan baik,” jelasnya. (*)