Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen (Purn) Hinsa Siburian datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta di tengah maraknya kebocoran data pemerintah, Senin (12/9/2022).

Terkait kebocoran data, ia meminta masyarakat untuk tenang karena tidak ada satupun sistem elektronik pemerintah yang terganggu ataupun terkena serangan siber.

“Begini ya, sekarang saya mesti tanya, ada sistem elektronik yang terganggu tidak di republik ini,” kata Hinsa di Istana.

“Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik ya,” imbuhnya.

Hinsa enggan menjelaskan lebih jauh terkait maraknya kebocoran data, termasuk bocornya data pribadi sejumlah menteri.

Baca juga: BSSN Koordinasi dengan Siber Polri dan Sekretariat Negara soal Dugaan Kebocoran Data

Ia mengatakan akan dijelaskan nanti di kantornya.

“Jadi nanti saya jelaskan karena itu kan teknis ya. nanti saya jelaskan,” katanya.

Hinsa tidak menjawab ketika disinggung mengenai lemahnya keamana siber pemerintah karena banyaknya data yang bocor.

Ia hanya mengatakan bahwa sistem siber masih bisa diakses namun datanya bocor.

“Itu nanti dijelaskan. Tetap bisa akses tapi bocor datanya,” ucapnya.

Baca juga: Dugaan Sumber Kebocoran Data di Tingkat Pusat, KPU Perlu Gandeng BSSN Lakukan Digital Forensik  

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengakui adanya kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini.

Mahfud menyebut dirinya sudah mendapat laporan terkait dengan adanya peretasan data negara tersebut dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

"Soal anu ya, bocornya data negara lah. Itu nanti masih akan, kita, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi VII saya, terjadi di sini, di sini, di sini," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Meski begitu, Mahfud menyebut data negara yang bocor itu sejauh ini tidak ada dokumen yang bersifat rahasia dan sudah diketahui khalayak umum.

"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini. Kan cuma itu aja, ndak ada rahasia negara kalau yang saya baca, dari yang beredar itu," ucapnya.

Baca juga: Kepala BSSN Ungkap Strategi Kawal Pemilu Serentak 2024

"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga barangkali cuma dokumen biasa, dan terbuka gitu, tetapi itu memang terjadi," sambungnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan belum ada situasi yang berbahaya terkait adanya kebocoran data itu.

Saat ini, pemerintah masih melakukan pendalaman terkait itu.

"Oleh sebab itu nanti masih akan didalami. Pemerintah masih akan rapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, adanya dugaan kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU RI oleh anggota forum Breached, Bjorka.