Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), segera mengikuti anjuran dan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam upaya memperbaiki pelayanan keimigrasian terutama pada hal Visa on Arrival dan Kartu Izin Tinggal terbatas (Kitas).
"Langkah presiden saya yakin demi perbaikan dan memudahkan investor asing masuk ke Indonesia. Tentunya akan berdampak baik pada perekonomian indomesia untuk kembali pulih dan bangkit, tentu patut kita apresiasi dan kita dukung," kata Andi Rio kepada Tribun, Senin (12/9/2022).
Legislator Golkar asal Bone itu berharap, pihak Kemenkumham melalui Dirjen Keimigrasian dapat terus meningkatkan profesionalitas dan transparanci kepada publik.
Khususnya warga negara asing dalam sisi informasi yang dilakukan secara detail, baik prosedur dan proses pelayanan keimigrasian di Indonesia.
Baca juga: Kemenkumham Catat PNBP Rp2,2 Triliun Semester I 2022, Layanan Keimigrasian Penyumbang Terbanyak
"Langkah ini untuk memulihkan dan mengembalikan kepercayaan warga negara asing kepada Indonesia, turis dan investor asing harus merasa nyaman, aman dan mendapat kemudahan, sehingga mereka mau menanamkam modalnya dan terciptanya lapangan pekerjaan," katanya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menjelaskan bahwa seluruh dunia sedang berlomba mendapatkan investor asing untuk melakukan pemulihan perekonomiam pasca pandemi.
Seluruh stakeholder harus dapat meyakinkan bahwa Indonesia aman dan mudah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan keimigrasian harus saling komunikasi dan kordinasi secara sinergis.
"Mari kita wujudkan harapan pemerintah yang ingin menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara maju, segala perbaikan atau perubahan tentunya demi kemajuan bangsa Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena masih menggunakan 'gaya lama' dalam melayani masyarakat.
Pangkal masalahnya, Jokowi menerima keluhan dari para investor terkait sulitnya mengurus visa di imigrasi.
Hal tersebut diungkap Jokowi dalam rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022) lalu. Jokowi mulanya menyoroti soal visa dan Kitas.