Dia menekankan sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dalam hal energi dipikirkan.

Sinergitas dan kolaborasi bukan saja difokuskan antar lembaga pemerintah dan struktur pemerintahan daerah. Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek produsen energi juga sudah perlu dipikirkan. Menuju kedaulatan energi.

“Dengan pembatasan subsidi BBM, kita mendorong anggaran untuk riset dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu prioritas. Kita dorong PLN segera fokus pada Pembangkit Listrik EBT," kata dia.

Abi mencontohkan seperti di Jepang, di mana masyarakat menggunakan solar panel untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga.

Jika ada lebih daya, maka pemerintah akan membeli dari produksi kapasitas listrik rumahan.

"Ini kan bagus, harga listrik stabil dan masyarakat bisa mendapatkan insentif dari pemerintah," tambah Abi Rekso.

Abi menekankan jika pengelolaan anggaran hanya difokuskan kepada jaringan pengaman sosial seperti bansos dan BLT.

Maka konsentrasi terhadap peta jalan kedaulatan energi akan abai. Setidaknya, jika ke depan ada kenaikan minyak dunia, tidak menjadi variabel kenaikan harga listrik.

Baca juga: Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM di Patung Kuda Diwarnai Nyala ‘Flare’ hingga Lempar Botol

"Jika nanti Pembangkitan Listrik EBT bisa berjalan dengan melibatkan potensi masyarakat dan pesantren, kalau harga BBM naik harga listrik tidak naik. Ini akan membantu meringankan masyarakat," tandas Abi.