"Terhadap kasus perang antara Rusia dan Ukraina misalnya, kita melihat bagaimana dari aspek energi, penguasan terhadap pangan, kemudian demografi, teritorial, dan teknologi itu menjadi instrument of power yang menentukan posisi hegemoni Rusia terhadap Eropa Barat yang menerapkan sanksi ekonomi namun kemudian mengalami suatu persoalan yang serius terkait krisis energi, krisis pangan. Belum aspek demografi dengan begitu banyak pengungsi Ukraina ke Eropa Barat," jelas Hasto.

Selain itu, dia juga mengingatkan dalam membangun industri pertahanan, maka perlu melihat gambaran perang masa depan.

"Karena kalau berbicara kepentingan pertahanan masa depan, dari aspek kepemimpinan intelektual misalnya, melihat apakah kita akan seperti India membangun kapal induk sendiri, atau kita akan menggunakan suatu pertahanan yang menggunakan technology based karena wilayah kita kepulauan sehingga teknologi menggunakan drone dan utilisasi teknologi berbasis C5ISR yang barangkali akan lebih efektif misalnya," jelas Hasto.

Karena itu, dia berharap perspektif geopolitik dengan ketahanan negara ini harus menjadi diskursus menjadi penentuan visi dan misi calon presiden 2024 yang akan datang.

"Karena ilmu pertahanan negara ini bukan ilmunya militer saja. Ini berkaitan dengan survival kita sebagai bangsa berkaitan dengan kepemimpinan Indonesia bagi dunia, sehingga harus ada suatu penyadaran secara menyeluruh tentang pentingnya ilmu pertahanan di dalam pengambilan kebijakan strategis dalam membangun seluruh instrument of power kita," tegas Hasto.

Sementara, Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Robertus Heru mengatakan, memang untuk mempunyai teknologi pertahanan untuk masa depan atau seperti drone, dibutuhkan industri pertahanan yang sehat.

Selain itu, juga harus mempunyai electronic engine dan material industrinya yang kuat. Dimana, Kemhan dan PTDI sudah memulainya sehingga bisa dijadikan modal.

"Melibatkan lembaga riset dan asosiasi. Contohnya untuk satelite support bisa melibatkan BRIN," jelas Robert.

Akademisi Universitas Binus Currie Maharani Savitri menegaskan, memang untuk menguatkan industri pertahanan, harus mengoptimalkan daya saing, dan meningkatkan kapasitas kita.

"PR bagi kita sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan untuk menyerap teknologi. Memperbaiki perencanaan industri pertahanan kita," jelas Currie.

Direktur Utama Defend Id Bobby Rasyidin menyebut dalam memilih mitra kerja sama untuk industri pertahanan harus dicermati betul. Bukan hanya memberi manfaat bagi kita sendiri, tapi juga untuk ekonomi.

"Artinya disamping bisa memberikan bantuan teknologi kepada kita tentunya mitra ini bisa menjadi sebagai bagian dari supply chain mereka sehingga bisa meningkatkan daya saing industri kita dalam negeri," jelas Bobby.

Sementara, Ketua Bidang Kerjasama dan Pemasaran KKIP Alex Janangkih Sinaga mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bagaimana Indonesia bisa mandiri dalam membangun industri pertahanan. Meski demikian, tak lepas untuk membangun kerja sama dengan pihak lain.

Karenanya, diharapkan FGD ini bisa memberikan gambaran dan masukan untuk pihaknya.

"Kita harapkan tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan, saran-saran sedemikian rupa dari FGD ini paling tidak sebagai sosialisasi untuk peserta tapi bagi kami ini akan menjadi modal dan masukan yang penting di dalam perumusan berkaitan kerja sama nantinya," kata Alex.