TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai hacker Bjorka bisa menjadi penjahat sekaligus pahlawan bagi pemerintah Indonesia.

Terlepas dari tindak kejahatan yang dilakukan, Mardani menilai Bjorka bisa menjadi indikator untuk mengetahui seberapa kuat keamanan siber di Indonesia. 

Menurutnya, Indonesia harus lebih memperhatikan sistem keamanan siber dengan adanya penyerangan dari hacker Bjorka tersebut.

Ia berharap negara Indonesia bisa memperkuat perlindungan keamanan data masyarakat.

"Pemerintah bagaimanapun penanggungjawab utama. Karena memang tugas negara memang melindungi kita."

"Ketika warga negara sudah memberikan datanya, tugas negara wajib menjaganya. Makanya, kalau buat saya Bjorka bisa jadi penjahat, bisa jadi pahlawan."

Baca juga: 11 Tokoh yang Data Pribadinya Dibocorkan Bjorka: Menkominfo Ganti Nomor AS, WA Cak Imin Diberondong

"Harapan saya sih Bjorka terus saja keluarkan, untuk tahu selemah apa kita.Ini adalah bentuk bagaimana, terlepas baik atau buruk itu bisa mengontrol negara, agar negara hadir memperbaiki diri dan merapikan sistem," kata Mardani Ali dalam program Catatan Demokrasi tvOne, dikutip Rabu, (14/9/2022). 

Mardani mengatakan, segala bentuk kebocoran data yang dilakukan Bjorka merupakan tindakan kejahatan yang memang harus segera dipulihkan.

Seperti diketahui, merespons aksi serangan Bjorka, pemeritah telah membentuk tim khusus.

Mardani pun berharap timsus dapat segera menemukan dan kemudian melumpuhkan aksi Bjorka. 

"Dengan dibentuk tim (timsus), membuktikan ini masalah serius." 

"Dan saya pengennya tiga hari ini, bisa membuktikan siapa Bjorka, kita akan lumpuhkan Bjorka. Tiga hari kedepan kita harus bisa merapikan. Kita harus membuat target yang jelas," katanya. 

Pemerintah Bentuk Tim Khusus

Merespons aksi hacker atau peretas Bjorka, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membentuk tim khusus. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, menyebut data di Indonesia harus dijaga dari upaya peretasan seperti yang dilakukan Bjorka.

Johnny G Plate, yang juga menjadi korban doxing Bjorka, menyampaikan hal itu setelah mengikuti rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," kata Johnny, dikutip dari Kompas.com.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pun ikut turun tangan dan bergabung dalam tim terpadu tersebut. 

Seperti diketahui, hacker Bjorka melakukan aksi peretasan pada data pemerintahan hingga membocorkan data pribadi sejumlah pejabat negara. 

"Iya, tim Siber Bareskrim Polri sudah masuk dalam tim terpadu," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Selasa (13/9/2022) dikutip dari Kompas.com. 

Namun, Dedi belum merinci lebih jauh mengenai langkah yang akan diambil Bareskrim. 

Adapun, tim khusus nantinya terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkominfo dan Polri.

Deretan Pejabat Negara Jadi Sasaran Hacker Bjorka

Bjorka semakin intens membocorkan data sejumlah pejabat publik. 

Pada Selasa (13/9/2022) kemarin, dalam sehari saja Bjorka sudah membocorkan data pribadi empat tokoh Indonesia. 

Mereka adalah Menko Polhukam, Mahfud MD; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin); Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan; hingga Aktivis media sosial, Heddy Setya Permadi (Abu Janda).

(Tribunnews.com/Milani Resti/Taufik Ismail) (Kompas.com/Dian Erika)