Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menghadiri undangan diskusi Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait petisi penolakan pembangunan gereja di wilayahnya.

Diketahui sebelumnya Helldy turut mengisi petisi penolakan izin pembangunan gereja di Cilegon.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Helldy menuturkan petisi itu merupakan keinginan masyarakat Cilegon.

"Intinya bahwa masyarakat kota Cilegon berkeinginan seperti itu, karena sebelumnya kan sudah ada yang namanya dari Ketua DPRD dan para wakil juga," ujar Helldy di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).

Lebih lanjut Helldy juga menjelaskan, ikutnya ia dalam petisi itu sebagai bentuk menjaga supaya masyarakat tetap kondusif.

Selain itu Helldy beralasan, dirinya ingin menjalankan amanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

"Karena itu kan, kami menjalankan selaku Wali Kota Cilegon perihal mengenai kondusifitas tentunya," kata dia.

"Kemudian bahwa tugas kami selaku pemerintah Cilegon sesuai dengan uu 23 tahun 2014 Pasal 12 E, menjaga ketertiban, keamanan," tambahnya. 

Sebelumnya, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, viral di media sosial setelah ikut menandatangani petisi menolak pembangunan gereja. 

Karena ada peristiwa itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas akan mengundang Helldy untuk mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi.

"Kita akan diskusikan solusinya dengan Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat. Saya mengundang mereka untuk bertemu pada 14 September mendatang,” ujar Yaqut dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Wali Kota Cilegon Jelaskan Sebab Ikut Tanda Tangani Petisi Tolak Pembangunan Gereja

“Saya sudah terima laporan dari tim, undangan pertemuan di kantor Kementerian Agama ini sudah dikirim ke para pihak, termasuk Wali Kota Cilegon,” sambungnya.

Yaqut menjelaskan, ada sejumlah pihak yang diundang dalam diskusi dengan Wali Kota Cilegon.

Mereka adalah Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden.

Dari internal Kemenag, akan hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Plt. Dirjen Bimas Kristen Kemenag, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon.

"Beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Insyaallah solusi terbaiknya akan bisa segera dicapai,” ucap dia.