TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posisi terdakwa Lin Che Wei dalam membantu menangani krisis minyak goreng diakui sebagai Tim Asistensi Menko Perekonomian yang menjadi mitra diskusi Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam penerbitan persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng (migor), yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Lin Che Wei, Lelyana Santosa, menanyakan apakah saksi Farid Amir, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag mengetahui bahwa Lin Che Wei adalah Tim Asistensi Menko Perekonomian. 

Saksi menjawab tahu mengenai hal itu.

Kuasa hukum juga kemudian memperlihatkan Surat Keputusan (SK) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Nomor 191 Tahun 2015 tentang penunjukan Lin Che Wei sabagai anggota Tim Asistensi kepada saksi dan majelis hakim. 

Selain itu, kuasa hukum juga memperlihatkan SK Menko Perekonomian mengenai pengangkatan Lin Che Wei Anggota Sekretariat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang tugasnya antara lain memberi dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Komite Pengarah. 

Anggota Komite Pengarah adalah delapan menteri dan dipimpin oleh Menko Perekonomian.

Sebelumnya, Farid sempat mengatakan bahwa dia mengetahui Lin Che Wei sebagai konsultan dari Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI). 

Dia juga mengatakan tidak ada kontrak kerja sama antara Lin Che Wei dengan Kemendag.

Kuasa hukum kemudian mengonfirmasi keterangan tersebut dan bertanya apakah memungkinkan menjadi konsultan tanpa adanya kontrak di Kemendag. 

Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Lin Che Wei Tak Terima Uang Terkait Penerbitan Izin Ekspor CPO

“Tidak bisa,” jawab Farid singkat.    

Ketua Majelis Hakim, Liliek Prisbawono Adi, kemudian meminta Farid untuk menegaskan kembali jawabannya mengenai posisi Lin Che Wei, Farid kemudian meralat keterangannya.

“Dia (Lin Che Wei) adalah Tim Asistensi Menko dan menjadi mitra diskusi Kemendag,” kata Farid.

Dalam keterangaan lanjutannya, Farid mengatakan bahwa dalam membantu Kemendag, pekerjaan Lin Che Wei tidak berkaitan dengan masalah persetujuan ekspor CPO. 

Pekerjaan Lin Che Wei sepengetahuan Farid adalah pada pelaksanaan program pledge yang telah dijanjikan pengusaha sawit terkait dengan kewajaiban Domestic Market Obligation (DMO). 

Namun, data tabulasi pelaksanaan program pledge tersebut tidak digunakan oleh Kemendag untuk menerbitkan persetujuan ekspor CPO.

“Tidak ada hubungannya data pledge dengan realisasi DMO dan persetujuan ekspor. Dalam melakukan verifikasi persetujuan ekspor, Tim Verifikator menggunakan data-data permohonan ekspor di INATrade (sistem perdagangan online di Kemendag), bukan berdasarkan data pledge,” kata Farid yang juga menjadi Ketua Tim Verifikator Persetujuan Ekspor CPO.

Farid juga mengakui adanya pesan WhatsApp dari staf IRAI yang meneruskan pesan dari beberapa perusahaan yang menanyakan haknya untuk mendapatkan persetujuan ekspor karena telah memenuhi kewajiban DMO. 

Namun, Farid juga menyatakan bahwa para pengusaha memang diizinkan untuk menghubunginya untuk bertanya mengenai pelaksanaan DMO dan persetujuan ekspor CPO.

“Dalam zoom meeting memang sempat disampaikan mereka (pengusaha) bisa menghubungi saya bila menghadapi kendala. Nomor telepon saya juga dicantumkan dalam meeting tersebut,” ungkap Farid.

Terdakwa Lin Che Wei menurut Farid juga tidak berada dalam ruangan ketika dia menerima amplop berisi uang sebesar 10.000 dolar Singapura. 

Lin Che Wei juga tidak pernah meminta atau mendapat bagian dari uang tersebut. 

Farid juga mengaku tidak melihat Lin Che Wei di ruangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana, saat ada pertemuan yang disertai dengan acara mimum wine.

Sehubungan dengan 324 persetujuan ekspor yang diterbitkan Kemendag untuk sejumlah perusahaan, Farid juga menegaskan semuanya sudah memenuhi persyaratan DMO dan tidak ada peran Lin Che Wei dalam penerbitan izin tersebut.