Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Memang pemilu kita itu belum sepenuhnya jujur dan adil (jurdil) dari pemilu ke pemilu."
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada potensi kecurangan Pemilu 2024 mendatang.
"Itu kan pendapat Pak SBY ya yang saya kira sebagai pendapat sah-sah saja orang berpendapat."
"Memang pemilu kita itu kan belum sepenuhnya jujur dan adil (jurdil) dari pemilu ke pemilu, kalau menurut saya sih gitu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Fadli mengatakan, selama ini memang terjadi masalah dan kecurangan yang sistemik dan terstruktur dalam perhelatan pemilu.
Anggota Komisi I DPR RI itu menilai hal itu lebih kepada pernyataan politik bahwa SBY akan ikut campur dalam perpolitikan nasional bersama Partai Demokrat di pemilu 2024.
"Selalu ada masalah selalu ada kecurangan baik kecurangan yang sistemik yang terstruktur maupun yang masih ya kita semua sama-sama tahu lah kita sudah lama jadi orang Indonesia," ujar Fadli Zon.
"Jadi saya kira pernyataan itu kepada satu statement politik bahwa Pak SBY akan ikut campur tangan lagi di dalam urusan mungkin dalam partainya, menurut saya sih sah-sah saja," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengatakan ada tanda-tanda pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak jujur dan adil.
Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur.
"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapai pemilu 2024 mendatang. Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar seperti dikutip Tribunnews.com, Jumat (16/9/2022).
Menurut SBY, ada yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya.