TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons rencana pembentukan Dewan Kopral untuk mendukung dirinya sebagai calon presiden (capres) 2024. Ganjar meminta pendukung dia menahan diri sebab yang menentukan capres di PDIP adalah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Saya minta semuanya bisa menahan diri," kata Ganjar di sela-sela rapat koordinasi kepala daerah PDIP di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).

Dia meminta kepada publik agar tak terlalu merespons terkait rencana pembentukan Dewan Kopral tersebut.

"Publik tidak perlu merespon. Toh penentuan soal capres kan klo PDIP itu urusan ketua umum (Megawati). Yang kedua, yang menentukan juga partai," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya bakal segera mendeklarasikan Dewan Kopral untuk Ganjar. Rencananya, kata dia, Dewan Kopral tersebut akan dideklarasi di Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Barat (Jabar).

"Target secepatnya, mungkin akan deklarasi Jatim, Jateng, Jabar. Sedang rumusin bersama untuk lakukan deklarasi," kata Noel.

Noel bilang, pembentukan Dewan Kopral tersebut dilakukan bersama beberapa pendukung Ganjar dan dirinya ditunjuk menjadi ketua.

"Saya dan kawan-kawan dengan beberapa pendukung Ganjar, kemudian kita bikin Dewan Kopral ya sudah, menunjuk saya sebagai ketua Dewan Kopral," ujarnya.

Ia menuturkan rencananya pembentukan Dewan Kopral tersebut akan digelar pada Oktober 2022. Noel memastikan pembentukan Dewan Kopral tersebut bukan tandingan terhadap Dewan Kolonel untuk Puan.

Baca juga: Respons Dewan Kolonel untuk Puan Maharani, Ganjar Pranowo: Canda-candaan

"Oktober sudah terbentuk. Setelah kita baca, kita bentuk Dewan Kopral. Ketika dianggap tandingan dalam konteks negatif tidak, kan kita kompetitif dalam gagasan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Noel menegaskan Dewan Kopral memiliki program dan struktural kepengurusan.

"Ada program atau langkah yang dilakukan untuk kemenangan Mas Ganjar, kita pasti punya program. Kami punya struktur untuk jalanin organisasi Dewan Kopral. Selayaknya Dewan Kolonel," imbuhnya.

Baca juga: Pengamat Politik Sebut Dewan Kolonel dan Dewan Kopral Berpotensi Membelah Suara PDI Perjuangan

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons rencana pembentukan Dewan Kopral untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.

Terhadap rencana pembentukan Dewan Kopral tersebut, Hasto menganggapnya sebagai guyonan politik.

"Namanya ini kan guyonan-guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu," kata Hasto.

Hasto juga menanggapi terkait pembentukan Dewan Kolonel oleh beberapa anggota Fraksi PDIP DPR RI untuk mendukung Puan Maharani maju di pilpres mendatang.

Menurutnya, Dewan Kolonel tak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

"Itu sudah selesai. Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai," ujar Hasto.

Baca juga: Reaksi Loyalis Puan Maharani ketika Relawan Ganjar Pranowo Bentuk Dewan Kopral: Silakan Saja

Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto juga menanggapi rencana para loyalis Ganjar Pranowo untuk membentuk Dewan Kopral.

Dewan Kopral itu dibentuk untuk menandingi Dewan Kolonel yang dibentuk anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai calon presiden 2024.

Sementara Dewan Kopral bertujuan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. "Ya itu kan maunya mereka ya boleh boleh aja," kata Utut.

Dia menjelaskan, pembentukan Dewan Kolonel untuk Puan Maharani 2024 hanya sekadar julukan yang dibuat oleh Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi agar semangat memenangkan Puan Maharani di Pemilu 2024 nanti.

"Kalau kami inikan cuma ya Nas Johan Budi memberikan julukan supaya semangat kalau konsep besarnya kan membantu Mbak Puan," ucapnya.

Saat disinggung mengenai apakah seluruh anggota DPR RI fraksi PDIP mendukung Puan Maharani sebagai capres PDIP, Utut enggan menjawab hal tersebut. Menurutnya hal itu merupakan ranah DPP PDIP.

"Itu wilayahnya Pak Sekjen yang jawab saya lebih ke DPR RI."

(Tribun Network/fer/mam/wly)