TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkap sebagian besar pengamanan dalam (Pamdal) DPR RI berlatar belakang bukan dari militer.

Bahkan, Indra menyebut beberapa Pamdal dulunya adalah pengangguran.

"Sebagian besar titipan dari anggota Dewan. Jadi ini kadang-kadang ini belakangan mulai tertib, tadinya kerjanya kalau enggak ini cuma pegang HP di pintu gerbang itu merokok," kata Indra saat memenuhi undangan MKD DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (28/9/2022).

Dia melanjutkan setiap enam bulan sekali, para pamdal dilatih aparat kepolisian hingga Kopassus soal kedisiplinan.

"Hanya sedikit (yang memiliki sikap disiplin). Dari 700 orang barangkali tidak lebih dari 50 orang yang punya sikap sigap dan lain-lain," kata dia.

Namun, Indra menyesali adanya penghalangan yang dialami Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat masuk DPR via gerbang depan.

"Petugas pamdal saat itu bahwa ada undangan resmi tidak dilaporkan kepada atasannya dan ini sudah berulang ulang kali menjadi catatan kami. Kami akan evaluasi. Kami akan ada perombakan di dalam struktur organisasi pamdal," ujar dia.

Lebih lanjut, ketertiban di wilayah kompleks parlemen selalu diutamakan oleh pihaknya

"Bagaimana pun ini adalah lembaga tinggi negara. Di dalamnya persidangan semua, ada tata tertibnya, sehingga walaupun ini rumah rakyat tentu ini ada ketertibannya, ada aturan yang semua harus mengikuti aturan yang ada," tandas Indra.

Diketahui, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Pemanggilan itu terkait peristiwa dilarangnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso masuk ke Kompleks Parlemen Senayan lewat gerbang depan.

Baca juga: MKD Paksa Sekjen DPR Segera Minta Maaf soal Insiden Ketua IPW: Apa Gengsinya Minta Maaf

"Hari ini MKD DPR mengundang Sekjen DPR Indra Iskandar setelah kemarin enggak ketemu jadwalnya, nggak fix," kata Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Habiburokhman pun menyarankan Indra untuk meminta maaf ke publik, khusunya ke Sugeng terkait insiden dua hari yang lalu

"Kita salah biasa, enggak ada masalah. Tapi kalau ini apalagi terkait dengan pelayanan publik, saran saya Pak Sekjen begitu ada kesalahan tidak apa-apa minta maaf, memang kenapa? Apa gengsinya kita minta maaf?" lanjut Anggota Komisi III DPR RI itu.

Habiburokhman kemudian menyinggung soal Indra yang sama sekali belum menyatakan permohonan maafnya.

"Sampai saat ini mohon maaf Pak Sekjen saya belum pernah mendengar permintaan maaf dari Pak Sekjen," ujar Habiburokhman.

Menurut Politisi Gerindra itu, permintaan maaf karena ada kesalahan yang merugikan orang tidaklah masalah.

"Enggak apa-apa kita minta maaf, apalagi memang menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang di bawah kendali kita. MKD menjalani hal itu makanya MKD tidak sungkan sungkan untuk meminta maaf," pungkasnya.