News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Demokrat Sebut Banyak Capres Muncul Saat Era SBY Karena Presiden Tak Ikut Campur Soal Pemilu

Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut SBY tidak pernah mencampuradukan jabatannya sebagai Presiden dalam pelaksanaan Pemilu, baik di 2009 maupun 2014.

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah mencampuradukan jabatannya sebagai Presiden dalam pelaksanaan Pemilu, baik di 2009 maupun 2014.

Menurut dia, sikap SBY semasa menjabat itu kini tidak diterapkan lagi.

Hal itu disampaikan Herman Khaeron untuk menegaskan maksud dari pernyataan SBY tentang adanya informasi menyebutkan Partai Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres-Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. SBY kemudian mengatakan, "Jahat bukan?".

"Penekanan 'jahat bukan?' itu berarti mengandung arti, SBY selama dua periode memimpin 10 tahun tidak pernah menjalankan politik-politik yang seperti ini," kata Herman dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Herman melanjutkan maksud SBY tentang informasi kecurangan Pemilu 2024 dan sebagainya.

Baca juga: Politikus Demokrat Tegaskan Pernyataan SBY Soal Pemilu Curang Tak Menuduh Penyelenggara Pemilu

Dia menegaskan bahwa apa yang menjadi pernyataan SBY menandakan tidak ada campur tangan pemerintah saat SBY memimpin dulu.

"Itu untuk meyakinkan bahwa pemerintahan pada saat itu tidak pernah mencampuradukan posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dengan pesta demokrasi," kata Herman.

Karena tidak ada campur aduk tersebut, dikatakan Herman, yang membuat pelaksanaan Pemilu di era SBY bisa memunculkan banyak calon presiden dan calon wakil presiden.

Baca juga: SBY dan AHY Diminta Turun Tangan Dorong Lukas Enembe Bersedia Hadiri Pemeriksaan KPK

"Makanya muncul calon banyak terus karena bebas, tidak ada tekan-tekanan kepada partai-partai, tidak ada," kata Herman.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Elite Partai Demokrat Andi Malarangeng dan Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono saat menghadiri acara Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022). Pada kesempatan itu AHY membeberkan beberapa kriteria Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024 yang akan diusung Partai Demokrat. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Kalau Pak Prabowo-Jokowi Maju Pilpres 2024, Siapa yang Bisa Jadi Lawan Seru? ya Anies-SBY

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini