Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal 'biru yang terlepas' di sela-sela peringatan HUT TNI di kantor DPP PDI-P di Jakarta, Minggu (9/10/2022).
Pernyataan Hasto itu keluar sehari setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Jokowi.
Hasto mengungkap soal biru saat menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda.
Dia pun menyinggung warna biru yang dirobek itu.
"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," tuturnya dikutip dari Kompas.com.
Baca juga: NasDem: Jangan Kaitkan Keputusan Partai sambut Pemilu 2024, dengan Dukungan Pemerintahan Jokowi
Lebih jauh, Hasto menyebut 'biru' itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.
Namun, Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa 'biru' yang dimaksud.
Wacana Reshuffle Kabinet?
Banyak kalangan menduga 'biru' yang dimaksud Hasto setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden RI pada Pilpres 2024.
Dikutip dari Tribunnews.com, Hasto mengatakan kebijakan yang dibuat Anies Baswedan kerap berseberangan dengan Presiden Jokowi.
Relawan Jokowi kemudian meminta Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai NasDem.
Para Relawan Jokowi melihat NasDem adalah partai koalisi pendukung pemerintah Jokowi.
Pun kini, beberapa kader Partai NasDem masih dipercayakan Jokowi sebagai menteri dalam kabinetnya.
Dideklarasikannya figur Anies oleh Partai NasDem dirasa para relawan berlawanan dengan visi dan misi pemerintahan Jokowi.
"Kami meminta kepada bapak presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari partai NasDem," ujar Freedy Moses Ulemlem, bagian dari Relawan Jokowi saat membaca surat terbuka, Senin (10/10/2022), di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat.
Reaksi Nasdem
Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengatakan keputusan partai untuk menyambut Pemilu 2024 dan jalannya proses pemerintahan saat ini tidak bisa dikaitkan sama sekali.
Ketua DPP Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menjelaskan memang sat ini NasDem masuk dalam lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun ihwal pasca 2024 tentu semua pihak akan mencari jalan masing-masing.
“Tidak bisa dikaitkan dengan pasca 2024. Pada tahun 2024 semua berubah. Kami mencalonkan Anies adalah tahun 2024 dan setelah itu. Pada saat itu juga semua partai akan mencari jalan masing-masing. Jangan-jangan jika kami bertahan, kami yang akan ditinggal,” ujar Teuku ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (10/10/2022) sore.
Lebih lanjut, Teuku mengatakan pihaknya masih ingin berkoalisi dengan semua partai.
Sehingga, ia juga meminta kepada Relawan Jokowi untuk tidak menanggapi keputusan dan pilihan NasDem dengan sikap yang kekanak-kanakan.
“Sekarang juga kami masih ingin berkoalisi dengan semua partai lain. Baik dengan PDIP maupun dengan Gerindra, serta partai lain,” jelas Teuku.
“Jadi saya harap, teman-teman relawan jangan kekanak-kanakan, dengan maksud memaksa presiden berpikir seperti cara-cara mereka juga,” tambahnya,
Analisa Pengamat
Pengamat politik dari Trias Politika Agung Baskoro menilai Partai Nasdem agak sulit didepak dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto pada Minggu (9/10/2022) kemarin.
Agung juga menilai wajar jika pernyataan Hasto dianggap sebagai bentuk peringatan terkait bakal terjadi perombakan kabinet.
Sebab berbagai peristiwa politik yang menyedot perhatian pada pekan lalu dinilai masih mempunyai benang merah.
"Kemungkinan sinyal reshuffle mengemuka wajar, apalagi pernyataan Hasto menjadi rentetan peristiwa dari aksi para king makers di Poros Gondangdia, seperti Surya Paloh (Nasdem), SBY (Demokrat), dan Salim Segaf (PKS), dengan Agenda Batu Tulis yang dihelat kemarin, yang mempertemukan King Makers, Presiden Jokowi dengan Queen Makers, Megawati," ucap Agung dikutip dari Kompas.com.
Menurut Agung, sejumlah peristiwa politik itu sulit untuk tidak dikaitkan dengan dinamika koalisi saat ini.
Di sisi lain, kata Agung, Presiden Jokowi membutuhkan pemerintahan yang stabil dan solid supaya menjelang akhir kepemimpinannya, kondisi negara tetap aman dan kondusif.
Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com