Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ondofolo Sosiri Sentani, Boas Assa Enoch menyoroti soal pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua.

Tak hanya dirinya, Boas menyebut kritikan juga muncul dari sejumlah tokoh adat lainnya.

Boas mengatakan pihaknya merasa terganggu dan keberatan atas pengukuhan Gubernur Papua tersebut.

Ia menilai, Papua menjadi dilecehkan karena pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar tidak benar. Boas pun menyebut, Papua memiliki berbagai macam suku dan tidak bisa langsung mengangkat Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar.

"Dengan kasus yang menjerat Lukas Enembe dinilai merupakan tindakan pelecehan yang dapat menjatuhkan martabat orang Papua juga," kata Boas, Rabu (12/10/2022).

"Lukas Enembe tidak bisa menjadi kepala suku besar Papua salah satunya karena tidak ada garis silsilah keturunan kepala suku yang jelas," tegasnya.

Lukas Enembe beserta anak dan istri telah diundang oleh KPK untuk memberikan keterangan namun tidak ada yang memenuhi panggilan tersebut. Sehingga, dinilai bahwa keluarga Lukas Enembe tidak menghormati dan menghargai aturan hukum.

"Lukas harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya terutama setelah melakukan hal yang tidak menguntungkan masyarakat Papua hingga membuat marah orang Papua", ucapnya.

"Masyarakat dari semua elemen yang ada harus dapat menjaga kedamaian Papua dalam bingkai NKRI," tukasnya.

Baca juga: Tudingan KPK Politis Terkait Kasus Lukas Enembe Dinilai Sebagai Hal Biasa

Sebelumnya, Dewan Adat Papua (DAP) mengukuhkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai pemimpin besar atau kepala suku besar di Tanah Papua.

Pengukuhan Lukas Enembe tersebut dilakukan di kediaman pribadinya di Kawasan Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Minggu (9/10).

Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut mengatakan, hal ini merupakan proses organisatoris Dewan Adat Papua (DAP) yang telah menggelar rapat pleno resmi ke-11 di Jayapura, serta mendengar masukan dan pandangan seluruh pimpinan tujuh wilayah adat di Tanah Papua.

Menurut Sorabut, dalam pembahasan dewan adat tidak melihat Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua, tetapi melihat sepak terjangnya ketika mengabdi sejak di pemerintahan terendah hingga menjadi orang nomor satu di Bumi Cenderawasih.

"Kami tidak disogok siapa-siapa. Ini panggilan nurani untuk ibu pertiwi, kami datang dan memutuskan bahwa seorang Lukas Enembe layak menjadi pemimpin besar Tanah Papua atau kepala suku besar tanah dan bangsa Papua," terang Dominikus Sorabut.

Baca juga: Mahasiswa Papua di Jakarta, Dukung KPK Tak Ragu Lanjutkan Proses Hukum Lukas Enembe

Pengukuhan tersebut dilakukan melalui mekanisme pleno Dewan Adat Papua (DAP), yang telah diputuskan dan mengikat secara alam dan Tuhan juga merestui itu.