Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali memberikan tanggapannya terkait rekomendasi yang diberikan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.
Zainudin menegaskan, dalam tragedi Kanjuruhan ini, urusan sepak bola akan menjadi urusan PSSI yang di atasnya juga ada FIFA.
Selain itu Zainudin menyebut jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan bertemu dengan Presiden FIFA untuk mendiskusikan berbagai hal terkait tragedi Kanjuruhan tersebut.
"Urusan sepak bola, urusan PSSI, itu tentu ada di atasnya International Federation, ada FIFA."
"Kita tidak akan masuk, arahan Pak Presiden jelas sekali, bahwa nanti beliau akan ketemu dengan Presiden FIFA, akan mendiskusikan berbagai hal," kata Zainudin dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (16/10/2022).
Namun yang jelas, pemerintah tidak akan mengintervensi hal-hal yang menjadi urusan PSSI.
Baca juga: Aksi Aparat Ini Jadi Dasar TPF Aremania Sebut Ada Kejahatan Kemanusiaan Sistematis di Kanjuruhan
Karena menurut Zainudin, sebelumnya Indonesia pernah memiliki pengalaman buruk ketika pemerintah berusaha mengintervensi PSSI.
Saat itu FIFA langsung menjatuhkan sanksi banned kepada Indonesia karena pemerintah berusaha mengintervensi PSSI.
"Tetapi sekali lagi, pemerintah tidak akan intervensi. Kita sudah pernah mempunyai pengalaman, begitu pemerintah intervensi langsung kita disanksi, langsung kita kena banned," terang Zainudin.
Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut terulang kembali, Zainudin berjanji hanya akan mengerjakan hal-hal yang menjadi area pemerintah dalam menanggulangi tragedi Kanjuruhan ini.
Baca juga: 6 Tersangka Hanya Orang di Lapangan, Siapa Aktor di Balik Tragedi Kanjuruhan ?
Sementara itu, hal-hal yang terkait sepak bola secara langsung nantinya biarlah PSSI dan FIFA yang mengurusnya.
"Maka saya tidak mau itu terulang, oleh karena itu yang menjadi area pemerintah kita kerjakan, yang diluar itu biarlah ada federasi nasional dan federasi internasional yang mengurus itu," ungkapnya.
Baca juga: Mahfud MD: Sepatutnya PSSI Tanggung Jawab soal Kematian 132 Orang dalam Tragedi Kanjuruhan
Rekomendasi TGIPF Soal Tragedi Kanjuruhan, Jangan Sampai Indonesia Mendapat Sanksi FIFA
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Politisi senior Alzier Dianis Thabranie menyoroti rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang meminta Ketua Umum PSSI M Iriawan mundur.
Menurutnya, jika hal itu terjadi, FIFA dikhawatirkan akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.
Sanksi bisa berupa tidak boleh mengikuti pertandingan-pertandingan sepakbola internasional seperti Piala AFF, Piala Asia, Piala Dunia.
Bahkan rencana Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2023 bisa dibatalkan.
Baca juga: Gandeng Dokter Forensik, Pekan Depan Polri Ekshumasi 2 Korban Tragedi Kanjuruhan
"Itu sudah pasti. Sebagai orang KONI saya tahu itu, saya sudah dengar kabar itu. Karena itu, harus hati-hati, jangan karena rekomendasi TGIPF, Indonesia jadi susah," kata Alzier kepada wartawan, Sabtu (15/10/2022).
Alzier menjelaskan, Ketua Umum PSSI tidak boleh diminta mundur, kecuali di kongres yang jelas-jelas sudah ada aturannya.
Hal ini berdasarkan statuta FIFA yang tak boleh dirubah.
"Kalau Ketua Umum PSSI terus dikuyo-kuyo mundur, FIFA akan marah. Dalam situasi sulit sekarang ini, jangan memancing kemarahan FIFA, kita bisa dibekukan," tegasnya.
Baca juga: Mengacu Rekonstruksi 32 CCTV, Mahfud MD: Tragedi Kanjuruhan Lebih Ngeri Dari Sekedar Semprot Mati !
Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini mengamati, terlalu mudah orang bicara soal tanggungjawab moral seseorang, tetapi tanpa melihat moralitasnya sendiri.
Ia berpendapat, rekomendasi TGIPF kesannya ingin menggantikan posisi Ketum PSSI.
"Kita amati, terlalu mudah menjatuhkan orang dengan memanipulasi nilai-nilai moral, padahal itu hak absolut-nya Tuhan. Saya lihat, permainan sepak bola ini mau dipindah ke permainan non-sepakbola di luar lapangan," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) menyampaikan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Jumat, (14/10/2022).
Baca juga: Erick Thohir: Jangan Salah-salahan, Tragedi Kanjuruhan Momentum Perbaikan Sepak Bola Dalam Negeri
Laporan hasil kerja TGIPF ditulis dalam 124 halaman yang berisi temuan dan rekomendasi.
“Kami tulis satu persatu rekomendasinya di dalam 124 halaman laporan,” kata Ketua TGIPF Mahfud MD.
Dalam laporan tersebut, TGIPF menuliskan bahwa federasi sepakbola Indonesia (PSSI) harus bertanggungjawab terhadap tragedi Kanjuruhan, Malang.
Menurutnya harus ada yang bertanggungjawab karena apabila semua pihak berpegang hanya pada norma formal maka tidak ada yang salah.
Baca juga: Laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan: Iwan Bule dan Pengurus PSSI Harus Ikut Tanggung Jawab
“Sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan Sub-sub organisasinya,” tuturnya.
Tanggungjawab tersebut kata Mahfud berdasarkan tanggungjawab hukum dan tanggungjawab moral.
Hanya saja kata Mahfud tanggungjawab hukum seringkali tidak jelas dan dapat dimanipulasi. Oleh karenanya tanggungjawabnya harus kepada asas hukum.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)
Baca berita lainnya terkait Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.