Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo mendapat sanksi berupa teguran lisan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
Ganjar mengaku pernyataannya soal siap jadi calon presiden (capres) telah menjadi diskursus publik.
Terhadap sanksi tersebut, Ganjar mengaku menerimanya.
"Maka ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang tadi saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan. Dan ini sebagai kader saya terima," kata Ganjar di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Ganjar menuturkan dirinya akan memperbaiki komunikasinya setelah mendapat sanksi dari PDIP.
Baca juga: Ganjar Pranowo Dinilai Mampu Jadikan Perikanan sebagai Sektor Andalan Perekonomian
"Tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki," ucapnya.
Ganjar menyebut saat memberikan klarifikasi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa capres kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pak sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan Ketum. Jadi semua pasti akan mengikuti," ujarnya.
Ia menuturkan saat ini pihaknya terus bekerja berupaya mengendalikan inflasi dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: PDIP: Pernyataan Ganjar Pranowo Soal Siap Jadi Capres Multitafsir
"Hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi dan ini bagian dari kita mendukung pemerintahan nasional," ucapnya.
Sementara, Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Ganjar.
"Jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Komaruddin Watubun di kantor DPP PDIP.
Komaruddin mengatakan pernyataan Ganjar menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.
Baca juga: Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo Berharap Ganjar Pranowo Dapat Rekomendasi Usai ke Jakarta
"Meskipin tidak melanggar, tapi pernyataan ini menimbulkan multifafsir kdpada publik," ujarnya.
Komaruddin menegaskan penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu, termasuk soal Dewan Kolonel.
"Sama seperti jatuhkan sanksi pada teman-teman yang menamakan diri seperti Dewan Kolonel," ungkap dia.