Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, sanksi yang diberikan DPP PDIP terhadap Ganjar Pranowo, justru akan menguntungkan Gubernur Jawa Tengah itu.
Ray menyatakan ada dua hal kenapa sanksi tersebut berdampak positif terhadap Ganjar.
Pertama, pertemuan antara Ganjar dan DPP PDIP menunjukkan adanya kembali komunikasi yang terbangun.
Sebab, seolah-olah Ganjar seperti orang yang terisolir dari partainya sendiri.
"Artinya Ganjar mempertegas kembali bahwa dia masih bagian dari rumah besar PDIP," kata Ray dalam diskusi PARA Syndicate bertajuk PDIP vs Nasdem: Ojo Dibandingke?, di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2022).
"Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan Ganjar itu sudah lewat, bukan lagi bagian dari kita, macam-macam anggapan itu, bahkan ada yang menyerang 'Ganjar apa prestasinya di Jawa Tengah' oleh orang PDIP sendiri itu terbantahkan dengan pertemuan yang kemarin itu," lanjut Ray.
Kedua, lanjut Ray, Ganjar tidak pernah diminta untuk mencabut pernyataannya yang siap maju sebagai calon presiden (capres).
Artinya, pernyataan Ganjar tersebut hingga kini masih berlaku dan publik sudah mengetahuinya.
"Jadi pernyataannya tetap berlaku bahwa Ganjar siap jadi calon presiden. Cuma jangan disebutkan sekarang, karena presiden lagi gondok kalau sekarang, istilah saya itu soal strategi," ucapnya.
"Oleh karena itu istilah saya itu pemanggilan Ganjar yang kemarin itu dengan sanksi hanya tegur lisan itu artinya hanya sanksi kasih sayang," pungkasnya.
Sebelumnya, DPP PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap calon presiden (capres) 2024.
Baca juga: FX Rudy Dapat Sanksi Peringatan Keras dari PDI-P, Ganjar Pranowo: Enggak Apa-apa, Partai Jadi Solid
"Jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Komaruddin mengatakan pernyataan Ganjar menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.
"Meskipun tidak melanggar, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir kepada publik," ujarnya.
Komaruddin menegaskan penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu, termasuk soal Dewan Kolonel.
"Sama seperti jatuhkan sanksi pada teman-teman yang menamakan diri seperti Dewan Kolonel," ungkap dia.